Pemerintah Siapkan Insentif Lebaran 2026, Dalam Bentuk Apa?

KOMPAS.com - Pemerintah mulai memberi sinyal akan kembali menghadirkan berbagai insentif menjelang periode Lebaran 2026.

Langkah ini disiapkan untuk mendorong mobilitas masyarakat, menjaga daya beli, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi dan perjalanan mudik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa paket insentif Lebaran saat ini masih dalam tahap kajian lintas kementerian.

Baca juga: Ketika Ibu Kota Berpindah: Jejak Negara-negara Timur Tengah Geser Pusat Pemerintahan

Namun, salah satu bentuk insentif yang sudah mengemuka adalah diskon tarif transportasi, termasuk tiket pesawat.

“Lebaran insentif sedang disiapkan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Jakarta Food and Security Summit (JFSS) 2026 di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Meski belum merinci secara detail, pemerintah berkaca pada kebijakan Lebaran tahun sebelumnya.

Pada Lebaran 2025, pemerintah memberikan diskon signifikan pada tiket pesawat ekonomi domestik yang mencapai penurunan harga hingga 14 persen.

Kebijakan tersebut berlaku pada periode mudik, tepatnya untuk penerbangan 24 Maret hingga 7 April 2025.

Saat itu, pemerintah menanggung sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kala itu menegaskan bahwa insentif diberikan untuk membantu masyarakat yang melakukan perjalanan domestik saat Lebaran.

Kebijakan diskon transportasi dinilai efektif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata dan transportasi nasional.

Tak heran, skema serupa kembali menjadi opsi utama dalam paket insentif Lebaran 2026.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan penopang agar lonjakan konsumsi Lebaran tidak memicu gejolak harga, khususnya pada sektor pangan.

Airlangga menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi isu strategis nasional, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah.

Surplus beras sebesar 3,52 juta ton menjadi modal penting pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan selama periode Lebaran. Selain itu, nilai tukar petani juga tercatat berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Penguatan ketahanan pangan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional.

Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi APBN hingga Rp335 triliun tidak hanya ditujukan untuk peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi di tingkat akar rumput.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 164,4 triliun pada 2026 untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan, serta Rp 181,8 triliun untuk pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah perdesaan.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga inflasi tetap terkendali selama periode konsumsi tinggi seperti Lebaran.

Di tengah berbagai insentif dan stimulus tersebut, pemerintah juga mencermati tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim, food loss, dan efisiensi logistik.

Baca juga: Isra Miraj Boleh Puasa atau Tidak? Ini Penjelasan Ulama dan Dalil yang Menyertainya

Namun untuk jangka pendek, paket insentif Lebaran diharapkan mampu memberikan ruang napas bagi masyarakat sekaligus menjaga roda perekonomian tetap berputar.

Meski detail insentif Lebaran 2026 masih menunggu keputusan final, pemerintah memastikan kebijakan yang diambil akan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. (Debrinata Rizky | Erlangga Djumena)