Siskohat Jadi "Nyawa" Haji 2026, Petugas Wajib Bawel 24 Jam

KOMPAS.com — Di balik kelancaran ibadah haji, ada satu sistem yang bekerja tanpa henti: Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), sistem ini bukan sekadar alat bantu, melainkan “nyawa” penyelenggaraan haji.

Mulai dari urusan akomodasi, transportasi, kesehatan, hingga pergerakan jemaah di Tanah Suci, seluruhnya bergantung pada akurasi data yang diolah Siskohat secara real-time.

“Tugas Siskohat ini bagian yang strategis perihal data. Data itu adalah bagian utama dari penyelenggaraan. Informasi harus akurat, terlaksana, dan benar-benar bisa digunakan dalam seluruh lini tugas,” ujar Fasilitator Layanan Siskohat, Fahmi, di sela pembekalan Diklat calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Baca juga: Haji 2026 Berubah! Kepala Daerah Dilarang Jadi Petugas

Algoritma Baru, Syarikah Dibatasi

Fahmi menjelaskan, inovasi teknologi terus dilakukan mengikuti dinamika sistem layanan di Arab Saudi.

Salah satu pembaruan signifikan adalah perubahan algoritma dalam pengelolaan data, termasuk pembatasan penggunaan syarikah (perusahaan penyedia layanan) yang kini maksimal hanya dua entitas dalam sistem.

Langkah ini diambil untuk memudahkan pengawasan serta memperlancar alur data di lapangan.

Data yang diproses Siskohat mencakup spektrum luas: data kloter, manifes jemaah, hingga data pergerakan jemaah saat keberangkatan dan kepulangan di setiap Daerah Kerja (Daker). Dengan mobilitas jemaah yang sangat tinggi, kecepatan pembaruan data menjadi faktor krusial.

Petugas Harus “Bawel”, Tidak Boleh Diam

Namun, secanggih apa pun sistem, tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang kuat. Tantangan terbesar petugas Siskohat di lapangan, kata Fahmi, bukan hanya teknis, tetapi komunikasi dan daya tahan kerja.

Sistem berjalan 24 jam tanpa henti. Di setiap sektor, minimal dua petugas harus siaga dengan pembagian dua shift, masing-masing 12 jam.

“Di setiap sektor harus ada minimal dua orang petugas Siskohat. Karena mereka bekerja 24 jam, jadi dibagi dua shift masing-masing 12 jam. Sistemnya adalah komunikasi yang tidak boleh putus,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut budaya kerja petugas data harus berbeda: agresif mencari informasi, tidak boleh sungkan menagih data ke divisi lain, dan tetap berkepala dingin di tengah tekanan.

“Saya bilang petugas harus bawel. Jangan baper kalau ditagih data atau harus menagih data ke divisi lain. Data itu harus cepat. Jangan sampai ada informasi yang belum didapatkan lalu petugas diam saja,” tegas Fahmi.

Titik Rawan: Data Kedatangan jemaah

Menurut pemetaan Kemenhaj, titik paling rawan dalam operasional Siskohat adalah keterlambatan pembaruan data, terutama saat kedatangan jemaah.

Kondisi jemaah sangat beragam. Ada yang sehat, ada yang sakit, bahkan ada yang masih dirawat di rumah sakit. Jika data tidak diperbarui secara real-time, posisi dan kondisi jemaah bisa tidak terpantau dengan akurat oleh pimpinan.

“Intinya kita fokus di data. Informasi harus update. Kalau data terlambat, itu bagian dari kerawanan,” kata Fahmi.

Dalam skenario terburuk, keterlambatan input data bisa membuat keputusan penting di level pimpinan menjadi terlambat, yang berdampak langsung pada pelayanan jemaah.

Tim Inti Berpengalaman Turun Gunung

Untuk mengamankan operasional haji 2026, Kemenhaj menyiapkan sekitar 23 personel inti Siskohat yang akan ditempatkan di berbagai pos vital. Jumlah ini diproyeksikan bertambah.

Sebagai gambaran, sektor Makkah yang memiliki 10 sektor membutuhkan sedikitnya 20 petugas. Sementara Madinah dengan lima sektor membutuhkan 10 petugas, belum termasuk tim di kantor Daker.

Mayoritas yang diturunkan bukan orang baru. Mereka adalah “pemain lama” yang telah puluhan tahun mengelola Siskohat sejak era Kementerian Agama hingga kini di bawah Kementerian Haji.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Haji dalam Islam, Mulai dari Pengertian Hingga Keutamaannya

Pengalaman panjang itu menjadi jaminan bahwa arus informasi yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan haji dapat berjalan tanpa hambatan.

Di tengah jutaan pergerakan manusia di Tanah Suci, satu hal menjadi kunci: data tidak boleh terlambat. Karena dalam penyelenggaraan haji modern, keterlambatan data bukan sekadar kesalahan teknis—tetapi bisa berdampak langsung pada keselamatan dan pelayanan jemaah.