Kesepakatan Dagang RI-AS Dikritik Waketum MUI: Ini Perjanjian atau Penjajahan?

KOMPAS.com-Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menanggapi kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat (AS) yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal pada Minggu (22/2/2026).

Kesepakatan itu memuat sejumlah poin, termasuk produk AS yang masuk ke Indonesia tidak perlu sertifikasi halal serta rencana transfer data pribadi warga negara ke AS.

Respons keras muncul karena kebijakan tersebut dinilai menyangkut kedaulatan dan perlindungan hak konstitusional. MUI meminta pemerintah mengkaji ulang perjanjian dagang RI-AS tersebut.

Baca juga: MUI Kritik Deal Prabowo–AS soal Produk Masuk RI Tanpa Sertifikat Halal

Melalui akun Instagram pribadinya @cholinafis yang dikutip laman MUI, KH Cholil Nafis mempertanyakan substansi kesepakatan tersebut.

"Ya Allah...ini perjanjian atau penjajahan ya? Ko' jebol semua aturan dan bebas dagang di Indonesia," tulis Kiai Cholil dalam postingannya, yang juga dilihat KOMPAS.com pada Minggu (22/2/2026).

Menurut dia, isi kesepakatan dagang itu membuat AS seolah bebas mengelola kekayaan Indonesia dan mengabaikan sejumlah aturan yang berlaku.

"Amerika jadi bebas mengelola semua kekayaan Indonesia. Ini melanggar konstitusi dan hak asasi kita. Sertifikat halal tak lagi peduli," ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu meminta pemerintah mengkaji ulang kesepakatan tersebut karena dinilai berpotensi merusak kedaulatan negara dan merugikan ekonomi nasional.

"Saya minta rakyat (Indonesia) mau peduli dengan ekonomi dalam negeri dengan tidak mau membeli barang-barang US (Amerika Serikat) yang tak bersertifikat halal, bahkan semua produk impornya," kata Kiai Cholil.

Baca juga: Hukum Makan Balut: Halal atau Haram?

MUI: Sertifikasi Halal Tidak Bisa Dinegosiasikan

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk yang tidak halal sebagai respons atas kesepakatan dagang RI-AS.

"Hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal," kata Prof Ni'am dilansir MUI, Sabtu (21/2/2026).

Ni'am menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia tidak dapat dinegosiasikan.

"Undang-undang kita mengatur jaminan produk halal. Salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," ujarnya.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan bahwa aturan jaminan produk halal merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragama yang dijamin konstitusi.

Baca juga: Doa Pembuka Pintu Rezeki yang Halal dan Berkah Lengkap dengan Artinya

Prinsip Perdagangan dan Kedaulatan

Ni'am menyampaikan bahwa dalam fikih muamalah, prinsip jual beli tidak bergantung pada siapa mitra dagangnya, melainkan pada aturan yang disepakati dan dijalankan secara adil.

Menurut dia, Indonesia tetap dapat melakukan transaksi dengan negara mana pun, termasuk AS, selama berlangsung secara saling menghormati, saling menguntungkan, dan tanpa tekanan politik.

"Nah dalam konteks halal mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Muslim dan setiap Muslim terikat oleh kehalalan produk. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal," tegasnya.

Ketua Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (PUSFAHIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap konsumsi masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam kunjungannya ke berbagai negara bagian di AS untuk kerja sama dengan lembaga halal, sistem sertifikasi halal di Negeri Paman Sam telah diakui.

"Kalau Amerika berbincang soal hak asasi manusia, maka soal sertifikasi halal bagian dari implementasi penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi yang paling mendasar yaitu hak beragama," ujarnya.

Baca juga: Kisah Pencuri Bertaubat: Meninggalkan yang Haram Diganti dengan yang Halal

Ni'am menegaskan kembali bahwa konsumsi halal merupakan kewajiban agama yang tidak dapat ditukar dengan keuntungan ekonomi.

“Dan itu tidak bisa dinegosiasikan, apalagi dibarter dengan harga. Misalnya kita beli barang dengan harga murah, tetapi tidak halal. Dikasih gratis saja, jika tidak halal, maka tidak boleh dikonsumsi," ujarnya.

Meski demikian, ia membuka ruang kompromi dalam aspek administratif seperti penyederhanaan prosedur, transparansi pelaporan, serta efisiensi biaya dan waktu pengurusan.

"Terhadap hal yang bersifat administratif bisa dan boleh disederhanakan. Tapi kita tidak boleh mengorbankan hal yang bersifat fundamental untuk memperoleh sekadar keuntungan finansial, sehingga hak dasar masyarakat Indonesia tercabut," kata dia.