Haji 2026 Hampir Siap 100 Persen, Layanan Ramah Lansia Jadi Fokus Utama

KOMPAS.com-Pemerintah memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M hampir mencapai 100 persen.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf dalam kegiatan di Masjid Ar Rahman, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (25/3/2026).

Kesiapan tersebut mencakup layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pelayanan yang inklusif, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.

Baca juga: Kemenhaj Rilis Aturan Baru Haji 2026, Ini Ketentuan Jenis Haji dan Pembayaran Dam

Kesiapan Layanan Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyampaikan bahwa seluruh aspek layanan telah dipersiapkan secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa persiapan tersebut mencakup kebutuhan utama jemaah selama berada di Tanah Suci.

“Akomodasi di Makkah dan Madinah, layanan konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah telah dipersiapkan. Penerbitan visa juga telah mencapai lebih dari 95 persen,” jelasnya, dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Pemberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026.

Baca juga: Prabowo: Keselamatan Jemaah Haji Indonesia Jadi Prioritas di Tengah Situasi Timur Tengah

Fokus Layanan Ramah Lansia dan Disabilitas

Pemerintah mengusung tagline “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan” dalam penyelenggaraan haji 2026.

Kebijakan ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan nyaman bagi seluruh jemaah.

“Kami memastikan layanan yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan Kampung Haji sebagai bagian dari integrasi layanan jemaah.

Penguatan Program Strategis Haji

Penyelenggaraan haji 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Pelaksanaan haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar jemaah dapat beribadah sesuai syariat.

Konsep Tri Sukses Haji menjadi dasar pelaksanaan, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, serta sukses keadaban dan peradaban.

Menhaj juga menyampaikan sejumlah program strategis yang terus diperkuat pemerintah.

Program tersebut meliputi penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan serta penyesuaian kuota berbasis daftar tunggu untuk menjamin keadilan.

Pemerintah juga mendorong ekspor produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Menhaj mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Abdul Haris, serta Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur Mohammad As’adul Anam.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah, mulai dari pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan,” ujar Menhaj.

Ia menambahkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian ini hadir untuk memastikan pelayanan yang berpusat pada jemaah, sejak persiapan, pelaksanaan, hingga kembali ke tanah air,” lanjutnya.

Baca juga: Wamenhaj: Perintah Presiden, Keselamatan Jemaah Haji Indonesia Harus Jadi Prioritas

Harapan Penyelenggaraan Haji Lancar

Kementerian Haji dan Umrah juga telah bekerja sama dengan pihak syarikah di Arab Saudi untuk memastikan kualitas layanan.

Distribusi kartu Nusuk akan diberikan kepada jemaah sejak di embarkasi.

Menhaj mengajak seluruh pihak untuk mendoakan kelancaran penyelenggaraan haji di tengah dinamika global.

“Kita semua berharap situasi di Timur Tengah tetap kondusif sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya.