Muktamar NU 2026: Gus Rozin Sampaikan Gagasan Besar untuk NU

KOMPAS.com - KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) melakukan serangkaian silaturahmi dan dialog dengan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai daerah, termasuk Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Kunjungan ini dilakukan setelah ia menyatakan kesediaannya maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Kegiatan tersebut bertujuan menyampaikan visi, misi, dan program strategis Gus Rozin untuk membawa NU memasuki abad kedua, sekaligus menyerap aspirasi dari jajaran PWNU dan PCNU menjelang Muktamar NU ke-35 tahun 2026.

Gagasan Utama Pencalonan

Gus Rozin menekankan bahwa pencalonan Ketua Umum PBNU bukan sekadar kontestasi posisi kepemimpinan organisasi.

Lebih dari itu, proses menuju Muktamar harus menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, memahami persoalan organisasi dari bawah, serta menemukan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi jam'iyyah.

Baca juga: Muktamar Ke-35 di Jombang dan Blueprint Abad Kedua: Pesantren Transformatif dan Penyiapan SDM Unggul

Tiga gagasan utama yang disampaikan Gus Rozin meliputi poros tengah untuk merawat ukhuwah Nahdliyah, NU sebagai rumah besar masyarakat sipil keagamaan, serta penguatan kemandirian dan kedaulatan jam'iyyah yang bertumpu pada kekuatan jemaah.

Poros Tengah Ukhuwah Nahdliyah

Ketua PWNU Jawa Tengah tersebut secara konsisten menyampaikan gagasan poros tengah sebagai jalan keluar dari polarisasi dan ketegangan internal NU.

"Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan tidak boleh berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang menggerus ukhuwah, mengganggu konsolidasi organisasi, dan mengalihkan perhatian NU dari agenda khidmahnya," ujar Gus Rozin dalam ketera.

Meskipun berbagai upaya rekonsiliasi telah dilakukan, dinamika internal belum sepenuhnya menemukan titik temu.

Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati Jawa Tengah itu menawarkan poros tengah sebagai jalan rekonsiliasi.

"Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam'iyyah," tegasnya.

Putra almarhum KH MA Sahal Mahfudh, Rais 'Aam PBNU periode 1999-2014, menjelaskan bahwa poros tengah tidak dimaksudkan sebagai kelompok baru dalam kontestasi kepemimpinan.

"Poros tengah harus menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kekuatan di NU dengan menjadikan persatuan organisasi, tradisi keulamaan, dan kemaslahatan jemaah sebagai titik temu," ujar Gus Rozin.

Ia menilai kontestasi menuju Muktamar seharusnya tidak diletakkan dalam logika menang dan kalah antarkelompok.

Yang lebih penting adalah memastikan siapa pun yang memperoleh amanah nantinya mampu membawa NU keluar dari ketegangan dan kembali fokus pada agenda khidmah.

NU sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan

Gagasan kedua Gus Rozin adalah memperkuat kembali posisi NU sebagai masyarakat sipil keagamaan.

Menurutnya, NU secara historis merupakan kekuatan masyarakat yang tumbuh dari bawah, berkembang melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, badan otonom, komunitas, serta berbagai jaringan sosial dan ekonomi warga.

Oleh karena itu, kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh menyebabkan organisasi kehilangan akar sosial dan daya kritisnya.

"NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat," ujar Gus Rozin, yang pernah menjabat Ketua RMI PBNU periode 2015-2021.

Dalam posisi tersebut, NU tidak harus berhadap-hadapan dengan pemerintah.

Sebaliknya, NU dapat menjadi mitra strategis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Gus Rozin berpendapat, semakin banyak kader NU di pemerintahan tidak berarti fungsi masyarakat sipil NU menjadi semakin kecil.

Justru, NU harus semakin kuat menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, pendidikan publik, advokasi, penguatan ekonomi jemaah, dan pengawasan sosial.

Dengan demikian, NU dapat menjadi rumah besar masyarakat sipil keagamaan yang inklusif, partisipatif, dan berakar kuat pada jemaah.

Kemandirian NU Berbasis Jamaah

Agenda ketiga yang menjadi perhatian Gus Rozin adalah membangun NU yang mandiri dan berdaulat dengan menjadikan jemaah sebagai sumber utama kekuatan organisasi.

"Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam'iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jemaah," ujar Gus Rozin.

Ia menjelaskan bahwa sumber kekuatan NU sesungguhnya berada di tingkat akar rumput: ranting dan anak ranting, pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional, dan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis sosial NU.

Kemandirian, kata Gus Rozin, tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membiayai organisasi.

Kemandirian juga mencakup kemampuan mengelola aset dan sumber daya, mengembangkan ekonomi jemaah, memperkuat pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan organisasi secara independen dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan gerakan gotong royong jemaah, optimalisasi aset dan sumber daya NU, pengembangan ekosistem ekonomi Nahdliyin, serta penguatan instrumen partisipasi warga seperti KOIN NU.

Partisipasi Jamaah untuk Kekuatan Jam'iyyah

Gus Rozin melihat kemandirian NU tidak dapat dibangun semata-mata melalui pendekatan struktural dari atas ke bawah.

Kemandirian harus tumbuh dari partisipasi jemaah.

Ia menawarkan prinsip ijtima' (membangun partisipasi), ta'aruf (membangun kepercayaan), ittihad (membangun kesatuan gerak), dan ta'aluf (membangun kohesi). Keempatnya, menurut Gus Rozin, akan melahirkan kekuatan organisasi dan keberlanjutan khidmah.

Dengan pendekatan tersebut, NU tidak hanya memiliki struktur organisasi yang kuat, tetapi juga jemaah yang merasa memiliki, terlibat, dan ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan jam'iyyah.

Kemandirian NU pada akhirnya bukan hanya soal memiliki sumber pembiayaan sendiri, tetapi juga kemampuan mengelola seluruh potensi jemaah secara amanah, profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Visi dari Daerah untuk Muktamar

Rangkaian silaturahmi Gus Rozin ke berbagai daerah sekaligus menjadi proses untuk menyerap persoalan dan kebutuhan NU dari lapangan.

Dalam pertemuan dengan PWNU dan PCNU, muncul berbagai persoalan yang berbeda sesuai karakter masing-masing daerah, mulai dari penguatan ranting (desa) dan Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU-pengurus NU tingkat kecamatan), pesantren, kaderisasi, ekonomi jemaah, tata kelola organisasi, digitalisasi, hubungan dengan pemerintah, hingga kebutuhan agar program PBNU benar-benar dirasakan warga di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, Gus Rozin berpandangan bahwa visi kepemimpinan PBNU tidak semestinya hanya lahir dari ruang elite organisasi.

Visi, misi, dan program strategis harus dibangun melalui dialog antara pengalaman para ulama, kebutuhan struktur organisasi, dan aspirasi jemaah.

Berbagai masukan dari daerah tersebut kemudian menjadi bagian dari konsolidasi gagasan yang dibawa menuju Muktamar NU ke-35.

Tiga Arah Abad Kedua NU

Dari berbagai dialog tersebut, Gus Rozin menawarkan tiga arah besar transformasi NU memasuki abad kedua, yakni berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat.

Berdaulat: Berarti NU memiliki kemampuan mengelola organisasi, aset, dan sumber dayanya secara amanah dan profesional, memperkuat ekonomi jemaah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan secara independen.

Bermartabat: Berarti NU mampu menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah, integritas kepemimpinan, dan persatuan organisasi, sekaligus membangun hubungan yang sehat dengan negara dan seluruh komponen bangsa.

Bermanfaat: Berarti keberadaan NU harus benar-benar dirasakan oleh jemaah dan masyarakat melalui pendidikan, pesantren, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, layanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, hingga advokasi masyarakat.

Pada akhirnya, rangkaian perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah bukan sekadar agenda memperkenalkan pencalonan.

Baca juga: Pesan Penting Kiai Nuh: Kolaborasi, Bukan Kompetisi di Muktamar NU

Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar memperluas percakapan tentang masa depan NU dan menghimpun gagasan dari berbagai lapisan organisasi.

Pesan yang dibawa Gus Rozin dari daerah ke daerah adalah bahwa Muktamar bukan sekadar memilih siapa yang akan memimpin NU, tetapi menentukan arah perjalanan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua: bagaimana menjaga ukhuwah, memperkuat kemandirian dan kedaulatan jam'iyyah, mengembalikan kekuatan kepada jemaah, serta memastikan NU semakin nyata menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.