KOMPAS.com – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal.
Pemerintah menegaskan, keberangkatan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 22 April 2026, di tengah dinamika geopolitik global yang masih menjadi perhatian.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan seluruh tahapan persiapan haji hingga saat ini telah rampung dan berada pada jalur yang direncanakan sejak awal.
“Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini semua persiapan sudah selesai. Visa sudah hampir 100 persen keluar, semua persiapan kita di Saudi juga sudah selesai,” ujar Irfan dalam Bincang Haji Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah berharap tidak ada perubahan jadwal keberangkatan. Kloter pertama jemaah dijadwalkan masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci sehari setelahnya.
“Insya Allah semua on schedule, sehingga berita-berita yang mengatakan ada perubahan atau ketidakberangkatan mudah-mudahan tidak terbukti nantinya,” kata dia.
Baca juga: Jemaah Haji 2026 Berangkat 22 April, Ini Tips Jaga Kesehatan
Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M. Nur, mengungkapkan proses pengurusan visa jemaah haji khusus juga hampir sepenuhnya rampung.
“Timeline tersebut dapat kami penuhi sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu mendekati 99 persen. Visa khusus per tanggal 20 Maret kemarin sudah keluar, hanya tersisa sedikit sekali,” ujarnya.
Ia mengakui, tantangan tetap ada mengingat sebagian petugas haji sudah berada di Arab Saudi untuk menyiapkan operasional di lapangan.
“Banyak petugas kami yang akan berangkat haji tahun ini saat ini masih berada di Saudi, jadi situasinya cukup menantang,” kata Firman.
Baca juga: Kemenhaj Maksimalkan Klinik Haji di Armuzna, Fokus Jemaah Lansia
Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Firmansyah N. Nazaroedin, memastikan kesiapan dana haji dalam kondisi aman dan terkendali meski di tengah fluktuasi nilai tukar mata uang global.
“Sekitar 80 persen biaya penyelenggaraan haji berasal dari US Dollar dan Saudi Riyal. Kami sudah mempersiapkan sejak jauh hari, dan hingga saat ini 50 persen dari total biaya sudah tersedia,” kata Firmansyah.
Ia menambahkan, likuiditas dana haji tetap terjaga sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan.
“Secara likuiditas, penyelenggaraan ibadah haji 2026 dalam kondisi aman dan terkendali,” tuturnya.
Dari sisi pengawasan, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai persiapan haji sudah berada di jalur yang tepat, meski tantangan di lapangan dipastikan akan selalu berbeda setiap tahun.
Baca juga: Sambut Haji 2026, 45 Klinik Kesehatan Disiagakan di Makkah dan Madinah
“Penyelenggaraan haji sudah pada jalur yang tepat. Namun, dalam sejarahnya, persoalan haji tidak pernah sama dari tahun ke tahun, selalu ada yang berubah,” kata Marwan.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga layanan di Armuzna.
“Tantangan ini tidak mudah. Di lapangan tidak boleh ada cacat, karena dampaknya bisa langsung terasa, apalagi di era media sosial,” ujarnya.
Dengan kesiapan yang disebut telah mencapai hampir 100 persen, pemerintah optimistis penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lancar.
Meski demikian, berbagai langkah mitigasi tetap disiapkan untuk memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah dengan aman dan nyaman.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang