DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Jelang Puncak Haji Armuzna

KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat secara matang menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Langkah antisipatif dinilai penting mengingat fase Armuzna menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji karena jutaan jemaah bergerak dalam waktu bersamaan.

DPR menilai pelayanan haji Indonesia hingga saat ini masih berjalan baik tanpa kendala besar. Namun, pemerintah diminta tetap waspada terhadap potensi gangguan teknis, terutama terkait transportasi dan distribusi konsumsi selama puncak haji berlangsung.

Baca juga: Modus Haji Ilegal 13 WNI Terbongkar di Kualanamu, Sempat Gagal Terbang di Soekarno-Hatta dan Batam

Menurut Marwan, operasional penyelenggaraan haji 2026 sejauh ini masih berjalan sesuai rencana.

DPR pun terus memberikan dukungan agar kualitas pelayanan jemaah tetap terjaga hingga seluruh rangkaian ibadah selesai.

Baca juga: Keberangkatan Haji Nonprosedural 13 WNI Digagalkan Imigrasi Bali, Grup WhatsApp Jadi Bukti

“Kami ingin mendorong pemerintah agar pelayanan kepada jemaah benar-benar yang terbaik. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada kendala berarti dan pelayanan masih on the track,” ujar Marwan saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kamis (21/5/2026).

Fokus Antisipasi Kendala Transportasi Armuzna

Marwan menegaskan perhatian utama saat ini harus difokuskan pada kesiapan layanan di Armuzna. Menurutnya, fase tersebut selama ini menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan haji.

“Sekarang tinggal fokus di Armuzna. Di situlah yang kita harapkan tidak ada problem,” katanya.

Ia menyoroti persoalan transportasi yang kerap muncul saat puncak haji berlangsung, seperti keterlambatan bus atau armada yang tidak datang sesuai jadwal.

Meski layanan tersebut berada di bawah kewenangan syarikah dan pemerintah Arab Saudi, Indonesia dinilai tetap harus memiliki langkah mitigasi yang jelas.

“Kalau terjadi macet atau bus terlambat, langkah-langkah daruratnya apa? Jangan sampai jemaah terkatung-katung menunggu kepastian,” ujarnya.

DPR Ingatkan Antisipasi Distribusi Konsumsi

Selain transportasi, Komisi VIII DPR juga meminta pemerintah mengantisipasi potensi gangguan distribusi konsumsi selama fase Armuzna. Marwan mengingatkan pengalaman pada musim haji sebelumnya ketika layanan makanan sempat mengalami hambatan.

“Alternatif-alternatif itu harus disiapkan dengan cermat untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi,” katanya.

Ia menambahkan DPR siap mendukung pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan otoritas Arab Saudi agar penanganan kedaruratan selama puncak haji dapat berjalan lebih baik.

“Kami yakin pemerintah Saudi akan memberikan fasilitas terbaik untuk Indonesia, tetapi komunikasi harus lebih intensif,” ujarnya.

DPR Dorong Perluasan Layanan Fast Track

Dalam kesempatan tersebut, Marwan juga menyoroti pentingnya perluasan layanan fast track atau Makkah Route di embarkasi Indonesia.

Menurutnya, layanan itu sangat membantu jemaah, terutama lansia dan mereka yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri.

“Fast track sangat membantu jemaah, terutama lansia yang kadang kesulitan menghadapi proses imigrasi di Arab Saudi,” katanya.

Meski perluasan layanan membutuhkan biaya besar dan dukungan teknologi yang kompleks, Marwan berharap pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dapat membuka peluang penerapan fast track di lebih banyak embarkasi besar.

“Kita berharap jalur fast track bisa diperluas di embarkasi-embarkasi besar,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Komisi VIII DPR RI Minta Ada Skenario Darurat Antisipasi Kepadatan saat Puncak Haji”.