Gus Yahya: Digdaya Bukan Proyek Pribadi, Ini Program Transformasi NU

KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan bahwa platform Digdaya bukan proyek pribadi dirinya maupun kelompok tertentu di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, Digdaya merupakan bagian dari ikhtiar besar PBNU untuk melakukan transformasi digital organisasi agar tata kelola jam’iyah menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Gus Yahya menegaskan, Digdaya lahir sebagai jawaban atas kebutuhan organisasi yang semakin besar dan kompleks.

Sebagai organisasi keagamaan dengan jaringan kepengurusan yang tersebar hingga tingkat ranting dan anak ranting, NU membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan data, layanan, serta proses administrasi secara lebih efektif.

"Digdaya bukan proyek pribadi Ketua Umum, bukan proyek pribadi PMO, dan bukan proyek bisnis kelompok tertentu. Digdaya adalah ikhtiar besar PBNU untuk menata organisasi dengan sistem digital," tegas Gus Yahya dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: Gus Yahya Bantah Tambang NU untuk Kepentingan Pribadi: Ini Amanah Jamiyah

Ia menjelaskan, platform tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan organisasi, mulai dari persuratan, pengelolaan kepengurusan, kaderisasi, layanan pesantren, hingga integrasi dan visualisasi data dalam satu ekosistem digital.

Menurutnya, selama bertahun-tahun banyak proses organisasi masih bergantung pada dokumen manual, komunikasi informal, serta jaringan personal yang tidak selalu mudah ditelusuri dan diawasi.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan upaya modernisasi organisasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Oleh karena itu, PBNU mendorong transformasi digital melalui Digdaya agar berbagai proses administrasi dan layanan organisasi dapat berjalan lebih tertib, cepat, serta terdokumentasi dengan baik.

Gus Yahya mengatakan sistem persuratan digital yang dikembangkan melalui Digdaya memungkinkan dokumen organisasi tersimpan dan dikelola secara lebih efektif.

Selain itu, aplikasi kepengurusan yang menjadi bagian dari platform tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan organisasi secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ranting.

"Digdaya hadir agar NU menjadi lebih terang, lebih rapi, dan lebih akuntabel. Ini bagian dari ikhtiar membangun tata kelola organisasi yang modern dan berorientasi pelayanan," ujarnya.

Di tengah berbagai kritik yang muncul, Gus Yahya menegaskan PBNU tidak menolak evaluasi terhadap Digdaya. Ia menyebut kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan sistem.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa evaluasi teknis tidak boleh langsung digiring menjadi tuduhan kriminal tanpa dasar yang jelas.

Menurutnya, perbedaan harus dibedakan antara kritik yang konstruktif dan upaya membangun opini negatif yang dapat merusak kepercayaan warga NU terhadap organisasi.

"Kalau ada kelemahan tata kelola, mari diperbaiki. Kalau ada celah keamanan, mari ditutup. Kalau SOP belum lengkap, mari dilengkapi. Tetapi melompat dari evaluasi teknis menjadi tuduhan kriminal adalah cara yang sembrono," kata Gus Yahya.

Baca juga: Tanpa Meritokrasi di NU, Gus Yahya: Semua Orang Bisa Lompat ke Puncak

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan data warga NU dalam platform Digdaya.

Menanggapi hal tersebut, PBNU memastikan bahwa data warga NU tidak diperjualbelikan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan komersial pihak tertentu.

Gus Yahya menegaskan PBNU bertindak sebagai pengendali data pribadi dalam ekosistem Digdaya dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurutnya, komitmen tersebut telah ditegaskan dalam dokumen pelindungan data pribadi Digdaya yang menyatakan bahwa PBNU tidak menjual, menyewakan, maupun memperdagangkan data pribadi warga NU kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial.

"Ini harus dipahami oleh seluruh warga NU. Digdaya bukan alat eksploitasi data. Digdaya adalah alat konsolidasi, pelayanan, dan akuntabilitas organisasi," ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat tata kelola digital, PBNU juga tengah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan dan penguatan sistem.

Di antaranya audit keamanan informasi secara berkala, penyusunan standar operasional prosedur terkait pengelolaan data, penguatan fungsi Data Protection Officer, penerapan kontrol akses berbasis peran, hingga pencatatan aktivitas sistem secara menyeluruh.

Selain itu, PBNU juga akan memperkuat mekanisme pengaduan apabila terjadi insiden keamanan data serta menerapkan pakta integritas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan platform Digdaya.

"PBNU tidak menutup mata. PBNU tidak anti-evaluasi. PBNU justru sedang menempatkan Digdaya pada jalur tata kelola yang lebih tertib," ujarnya.

Baca juga: Gus Yahya: Kritik Gus Dur Soal Keikhlasan Harus Membayangi Kader NU

Gus Yahya menilai transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh organisasi sebesar NU.

Dengan jumlah warga yang sangat besar dan jaringan kelembagaan yang luas, sistem digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi.

Karena itu, PBNU memilih untuk terus melanjutkan pengembangan Digdaya sembari melakukan penyempurnaan tata kelola dan penguatan perlindungan data.

Menurut Gus Yahya, tantangan dalam proses digitalisasi harus dijawab dengan perbaikan dan pengawasan yang lebih baik, bukan dengan menghentikan program yang telah dirancang untuk kepentingan organisasi jangka panjang.

Ia berharap warga NU dapat melihat Digdaya sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga Nahdlatul Ulama.