Kemenag Uji Kapasitas Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026-2031, 83 Peserta Diseleks

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) melanjutkan proses seleksi anggota Majelis Masyayikh periode 2026-2031 dengan menggelar uji kapasitas melalui tahapan wawancara.

Sebanyak 83 bakal calon mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan secara daring dan luring di hadapan sembilan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang telah ditetapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Tahap wawancara dilakukan untuk menggali kapasitas keilmuan, integritas, pengalaman, serta visi para calon dalam mengembangkan pendidikan pesantren.

Baca juga: Jelang Munas-Konbes NU 2026, Masyayikh Desak Batalkan Usulan Perubahan AHWA dan Larangan Rangkap Jabatan Politik

Melalui proses tersebut, Kemenag berharap dapat memilih anggota Majelis Masyayikh yang mampu menjaga mutu pendidikan pesantren sekaligus menjalankan tugas kelembagaan secara profesional.

Kemenag Gelar Wawancara Calon Anggota Majelis Masyayikh

Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan uji kapasitas bakal calon anggota Majelis Masyayikh periode 2026-2031 melalui wawancara yang dilakukan oleh sembilan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Baca juga: Kemenag Siapkan Seleksi Majelis Masyayikh 2026–2031, AHWA Resmi Dibentuk

“Proses seleksi perlu memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” ujar Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 83 bakal calon mengikuti proses seleksi tersebut, terdiri atas 61 peserta yang menjalani wawancara secara daring dan 22 peserta secara luring.

Wawancara daring berlangsung pada 25-26 Juni 2026, sedangkan wawancara luring dilaksanakan pada 27 Juni 2026.

Tahapan ini dilakukan sebagai proses pendalaman terhadap kapasitas keilmuan, integritas, pengalaman, dan visi para bakal calon.

Seleksi Difokuskan pada Kompetensi dan Mutu Pendidikan Pesantren

Basnang mengatakan Majelis Masyayikh memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan pesantren.

Karena itu, proses seleksi harus memastikan calon yang terpilih memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

“Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kemampuan calon anggota Majelis Masyayikh dalam memahami dan mengawal standar mutu pendidikan pesantren, termasuk pengembangan kurikulum serta sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan pesantren,” kata dia.

Selain kapasitas keilmuan, komposisi keanggotaan Majelis Masyayikh juga diharapkan mencerminkan keberagaman latar belakang dan keahlian.

Keberagaman tersebut meliputi rumpun keilmuan, pengalaman manajerial, kemampuan teknis, hingga aspek administrasi agar pelaksanaan tugas Majelis Masyayikh dapat berjalan optimal dan menyeluruh.

AHWA Dalami Profil dan Rekam Jejak Kandidat

Ketua AHWA KH. Miftah Faqih menjelaskan wawancara difokuskan untuk menggali lebih dalam profil, pengalaman, visi, serta kontribusi yang dapat diberikan oleh masing-masing bakal calon.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam proses pendalaman ialah personal branding peserta yang mencerminkan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan rekam jejak pengabdian di lingkungan pesantren maupun masyarakat.

“Wawancara difokuskan untuk menggali lebih dalam profil, pengalaman, visi, serta kontribusi yang dapat diberikan oleh masing-masing bakal calon,” ujar Miftah Faqih.

Dalam pelaksanaannya, setiap peserta mengikuti sesi wawancara dengan durasi yang telah ditetapkan secara proporsional.

Tim penguji menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun sebagai pedoman untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses seleksi.

Hasil wawancara akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan figur-figur terbaik yang akan ditetapkan sebagai anggota Majelis Masyayikh periode 2026-2031.

Kemenag berharap anggota Majelis Masyayikh yang terpilih nantinya mampu menjalankan amanah secara profesional dalam menjaga tradisi keilmuan pesantren, memperkuat sistem penjaminan mutu, serta mendorong pengembangan pendidikan pesantren yang berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.