Jelang Muktamar, Rembuk Warga NU Jabodetabek Seri 3 Soroti Diplomasi Internasional PBNU

KOMPAS.com - Forum Bersama Nahdliyin (Forbes) NU 26 menggelar Rembuk Warga NU se-Jabodetabek Seri 3 di Setahun Kemarin Coffee, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026).

Forum ini menjadi ruang diskusi bagi akademisi dan pengamat untuk membahas arah diplomasi internasional Nahdlatul Ulama (NU) di tengah dinamika geopolitik global.

Selain diplomasi, peserta juga mengulas tata kelola organisasi, independensi kelembagaan, hingga sikap NU terhadap isu Palestina.

Baca juga: Ansor Tutup Kaderisasi Nasional 2026 di Tempat Muktamar ke-35 NU

Diskusi ditutup dengan penyampaian sembilan rekomendasi yang ditujukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Soroti Diplomasi Internasional PBNU

Mengusung tema "NU di Tengah Badai Dunia Baru: Menggugat Arah Diplomasi PBNU & Jebakan Normalisasi Israel", forum menghadirkan pengamat politik dari The Australian National University Prof. Greg Fealy, akademisi Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur, serta Ketua Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Robi Sugara.

Baca juga: Kiai Imam Jazuli dan Gus Kikin Satukan Misi Jelang Muktamar NU, Apa Itu?

Dalam paparannya, Greg Fealy menilai sejumlah inisiatif diplomasi internasional yang digagas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, seperti Religion Twenty (R20) dan Humanitarian Islam, belum memberikan dampak yang signifikan bagi warga Nahdliyin di tingkat akar rumput.

Menurutnya, berbagai agenda internasional tersebut perlu diimbangi dengan penguatan basis sosial-keagamaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

"Saya menilai tidak banyak karya dari inisiatif-inisiatif diplomatis Gus Yahya, terutama untuk NU. Lebih baik Gus Yahya lebih banyak memperhatikan usaha-usaha yang menitikberatkan pada kepentingan NU," ujarnya.

Greg juga menyoroti penunjukan Holland Taylor yang pernah menempati posisi strategis di lingkungan PBNU.

Ia menilai keputusan tersebut problematis karena dinilai tidak didukung pemahaman yang memadai mengenai Islam, sejarah Islam Indonesia, maupun perkembangan dunia Islam secara umum.

"Terakhir, peranan Holland Taylor menurut saya sangat problematis (di kepengurusan PBNU). Karena pemahaman beliau tentang Islam, isu Islam, sejarah Islam di Indonesia dan juga dunia sangat tipis," terangnya.

Singgung Independensi dan Tata Kelola Organisasi

Sementara itu, Dr. Robi Sugara menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam menjalankan diplomasi internasional.

Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada pendanaan negara berpotensi memengaruhi kebebasan organisasi dalam menyampaikan sikap terhadap berbagai persoalan kemanusiaan maupun isu global.

Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur menyoroti perlunya penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan prinsip good governance, pengawasan internal yang efektif, serta mekanisme perlindungan kelembagaan.

Menurutnya, penguatan organisasi dari dalam merupakan prasyarat sebelum NU memperluas perannya di tingkat internasional.

Bahas Palestina dan Wacana Normalisasi Israel

Forum juga membahas isu Palestina serta wacana normalisasi hubungan dengan Israel.

Para pembicara berpandangan bahwa NU perlu tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina sesuai nilai-nilai perjuangan organisasi.

Dalam konteks tersebut, Robi Sugara mengusulkan agar semangat Fatwa Resolusi Jihad dipahami kembali sebagai landasan moral dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penindasan.

Sembilan Rekomendasi untuk PBNU

Sebagai hasil Rembuk Warga NU Seri 3, peserta menyampaikan sembilan rekomendasi kepada PBNU, yaitu:

1. Memperkuat mekanisme pengawasan organisasi untuk mencegah masuknya kepentingan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai NU.
2. Mengembalikan orientasi organisasi pada khittah Nahdlatul Ulama dan menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
3. Mendorong penguatan kemandirian pembiayaan organisasi guna menjaga independensi kelembagaan.
4. Mengevaluasi model diplomasi internasional agar lebih berbasis kebutuhan warga dan pendekatan people-to-people diplomacy.
5. Mengoptimalkan fungsi Majelis Tahkim dan Dewan Etik dalam penegakan etika organisasi.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap sumber pendanaan serta program-program kerja sama internasional.
7. Melakukan penguatan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah.
8. Memastikan setiap program strategis memiliki indikator manfaat yang nyata bagi masyarakat.
9. Merevitalisasi sistem kaderisasi untuk memperkuat kapasitas ideologis, intelektual, dan kepemimpinan kader Nahdlatul Ulama.

Rembuk Warga NU Seri 3 menjadi wadah bertukar pandangan mengenai arah organisasi di tengah perubahan geopolitik global.

Sejumlah rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi masukan bagi PBNU dalam memperkuat tata kelola organisasi, menjaga independensi kelembagaan, serta memastikan diplomasi internasional tetap selaras dengan kebutuhan warga Nahdliyin dan nilai-nilai perjuangan NU.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Forum Bersama Nahdliyin Kritik Diplomasi Global PBNU yang Dinilai Jauh dari Kepentingan Warga NU".