Tokoh NU Banten Dorong PBNU Kembali ke Khittah, Sebut Pengurus Harus Jadi "Pelayan Ulama"

KOMPAS.com – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, dinamika mengenai arah kepemimpinan organisasi semakin menghangat. Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pandeglang periode 2024–2029, Dr H Enci Zarkasih mengingatkan pentingnya menjaga independensi NU di tengah derasnya arus kepentingan politik dan ekonomi.

Menurut tokoh NU Banten yang akrab disapa Abah Enci itu, NU harus kembali meneguhkan perannya sebagai kekuatan moral yang membimbing umat dan bangsa, bukan menjadi alat kepentingan politik praktis.

"NU bukan alat kekuasaan, melainkan penjaga nilai, etika, dan integritas kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (21/7/2026).

Baca juga: Ponpes Bahrul Ulum Tegaskan Netral Jelang Muktamar NU 2026, Fokus Layani Muktamirin

NU Harus Tetap Menjaga Independensi

Enci menilai tantangan terbesar NU saat ini adalah menjaga independensi di tengah semakin kuatnya tarik-menarik kepentingan kekuasaan.

Menurutnya, keterlibatan sebagian tokoh NU dalam kontestasi politik berpotensi menggeser fokus organisasi dari dakwah dan pembinaan umat.

Padahal, kata dia, kekuatan utama NU selama ini justru terletak pada independensi moralnya sehingga mampu menjadi penyeimbang kehidupan berbangsa.

Dengan posisi tersebut, NU dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kemaslahatan sekaligus menyampaikan kritik ketika terjadi penyimpangan.

Pengurus PBNU Harus Menjadi Khadimul Ulama

Enci menegaskan kepengurusan PBNU mendatang harus dipimpin figur yang memiliki kapasitas keilmuan agama, wawasan kebangsaan, serta memahami dinamika geopolitik dan geoekonomi.

Ia menilai kepemimpinan PBNU idealnya berorientasi pada konsep Khadimul Ulama atau pelayan ulama.

"PBNU harus jadi Khadimul Ulama yaitu pelayan ulama yang tugas utamanya meliputi pendidik, pembimbing moral, dan pemersatu umat," katanya.

Menurutnya, pemimpin PBNU harus mampu membawa organisasi tetap berada pada jalur ummatan wasathan, yakni menjadi penengah yang menjaga keseimbangan antara kepentingan umat, bangsa, dan negara.

Harus Jadi Jembatan antara Umat dan Pemerintah

Abah Enci juga berharap kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-35 dapat mengawal perjalanan bangsa bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menghadapi tantangan besar, mulai dari globalisasi nilai, krisis moral, disrupsi digital, hingga persaingan global.

Karena itu, PBNU diharapkan mampu menjadi "jembatan emas" yang menghubungkan aspirasi umat dengan pemerintah.

Menurutnya, Ketua Umum PBNU mendatang harus mampu memastikan setiap kebijakan negara tetap berpijak pada nilai-nilai agama seperti keadilan, kejujuran, kebersamaan, dan kemaslahatan.

Selain itu, pemimpin PBNU juga dituntut menjadi mediator yang menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus menyampaikan aspirasi umat kepada pemerintah.

Mitra Pemerintah yang Produktif dan Kritis

Enci menekankan bahwa hubungan PBNU dengan pemerintah seharusnya dibangun dalam semangat kemitraan yang produktif sekaligus kritis.

Ia menilai organisasi harus tetap memberikan masukan, kritik, dan alternatif kebijakan dari perspektif keumatan agar kebijakan publik tidak kehilangan dimensi moral.

"Calon Ketum PBNU juga harus piawai menjadi mediator yang menjaga harmoni antara umat dan pemerintah. Mereka menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sekaligus menjelaskan kebijakan negara kepada umat agar tercapai kesepahaman dan terbentuk dukungan," ujarnya.

Sebut KH Marsudi Syuhud Memenuhi Kriteria

Dalam pandangannya, Enci menyebut salah satu figur yang dinilai memenuhi kriteria tersebut adalah Dr KH Marsudi Syuhud.

Ia menilai pengalaman KH Marsudi sebagai Sekretaris Jenderal PBNU selama sembilan tahun, serta kiprahnya sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi modal penting untuk memimpin PBNU lima tahun ke depan.

Baca juga: PBNU Tetapkan Logo Muktamar Ke-35 NU Karya Alumnus Langitan

"Kalau boleh saya sebut nama, sosok calon Ketum PBNU yang memenuhi kriteria tersebut adalah Dr KH Marsudi Syuhud. Beliau memiliki pengalaman yang panjang dalam ormas, pernah menjadi Sekjen PBNU selama sembilan tahun, dan saat ini menjabat Wakil Ketua Umum MUI," pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika menjelang Muktamar NU ke-35 yang diperkirakan akan diwarnai berbagai pandangan mengenai arah kepemimpinan dan peran strategis organisasi dalam kehidupan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan di Indonesia.