Menko Zulhas Prioritaskan MBG untuk Pesantren dan Wilayah 3T

KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Zulhas mengatakan, pemerintah menyiapkan pelaksanaan MBG dalam dua tahap. Pada tahap awal, prioritas diberikan kepada pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah 3T.

"Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku," ujar Zulhas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).

Baca juga: Guru Besar UGM Desak MUI Keluarkan Fatwa Haram Intervensi Politik di Pengadilan

Pesantren Tak Perlu Bangun Dapur Baru

Untuk mempercepat pelaksanaan MBG, pemerintah tengah menyusun skema khusus bagi pesantren dan sekolah berbasis agama. Salah satu terobosannya adalah memanfaatkan dapur yang sudah tersedia di lingkungan pondok.

Dengan skema tersebut, pesantren tidak perlu membangun dapur baru khusus untuk menjalankan program MBG. Pemerintah tinggal memastikan fasilitas yang digunakan memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan kualitas makanan.

"Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Enggak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T," kata Zulhas.

Menurut dia, skema tersebut diharapkan membuat MBG lebih cepat menjangkau para santri dan siswa sekolah berbasis agama tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas baru.

Ada Lebih dari 8.000 Titik Baru di Jawa

Selain pesantren dan wilayah 3T, pemerintah tengah menyiapkan penataan lebih dari 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa.

Namun, proses penataan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Pemerintah terlebih dahulu akan melakukan pendataan secara menyeluruh untuk memastikan jumlah penerima manfaat dan menghindari tumpang tindih sasaran.

"Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat," ujarnya.

Pendataan juga menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sekolah yang benar-benar membutuhkan layanan MBG. Apabila terdapat sekolah yang dinilai tidak membutuhkan layanan tersebut, alokasinya dapat dievaluasi dan dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.

Langkah itu diharapkan membuat distribusi MBG lebih merata sekaligus memastikan program menyasar penerima manfaat secara tepat.

Pemerintah Tak Ingin Masyarakat yang Sudah Investasi Dirugikan

Di tengah penataan tersebut, Zulhas menegaskan pemerintah akan memperhatikan masyarakat yang telah berinvestasi untuk membangun fasilitas pendukung program MBG.

Ia tidak ingin perubahan maupun penyesuaian kebijakan justru membuat masyarakat yang telah mengeluarkan modal, termasuk melalui pinjaman bank, mengalami kerugian.

"Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan," tegas Zulhas.

Karena itu, pemerintah masih mematangkan formula agar percepatan MBG tetap berjalan tanpa mengabaikan pihak-pihak yang sebelumnya telah terlibat dalam pembangunan fasilitas program.

Baca juga: Baznas: Zakat ASN Sukarela, Bukan Pungutan Wajib Negara

Zulhas menargetkan skema percepatan MBG untuk pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah 3T dapat diselesaikan dalam satu bulan. Sementara penataan titik layanan MBG secara lebih terperinci ditargetkan rampung paling lambat dua bulan.

"Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat," pungkasnya.