Editor
KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya.
Sejak didirikan, NU secara rutin menggelar Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi untuk menentukan arah organisasi, memilih kepengurusan, sekaligus membahas persoalan keagamaan.
Pada 2026, NU akan menggelar Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Muktamar tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi forum strategis untuk menentukan arah kebijakan organisasi pada periode berikutnya.
Baca juga: Jelang Muktamar NU di Jombang, Akses Masuk Lapangan Akan Diperlebar, Sejumlah Ruko Dibongkar
Didirikan oleh para ulama, di antaranya KH Wahab Chasbullah dan KH Hasyim Asy'ari, NU lahir sebagai organisasi sosial keagamaan yang berperan memperkuat persatuan umat sekaligus menghadapi kolonialisme.
KH Hasyim Asy'ari juga memperkenalkan semboyan Hubbul wathan minal iman yang berarti cinta tanah air merupakan bagian dari iman.
Baca juga: PBNU Tetapkan Logo Muktamar Ke-35 NU Karya Alumnus Langitan
Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 pada 27-31 Agustus 2026, perhatian publik kembali tertuju pada forum tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut.
Barikut ulasan singkat tentang sejarah Muktamar NU yang dirangkum Kompas.com dari berbagai sumber.
Muktamar NU adalah forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan, menyusun program organisasi, serta memilih pengurus baru untuk masa khidmat selanjutnya.
Selain membahas agenda organisasi, Muktamar NU juga menjadi forum pembahasan persoalan keagamaan melalui Bahtsul Masail.
Forum tersebut terbagi ke dalam sejumlah komisi sesuai bidang pembahasannya, seperti Komisi Waqi'iyah, Qanuniyah, dan Maudluiyyah, serta selalu dihadiri ribuan peserta dan warga nahdliyin.
Peserta Muktamar NU berasal dari seluruh jenjang kepengurusan organisasi, mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), hingga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Dalam ketentuan umum, setiap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) diwakili oleh lima orang dalam Muktamar, yakni Rais Syuriyah, Ketua Tanfidziyah, Katib, Sekretaris, dan Bendahara. Namun, pada Muktamar ke-34, masing-masing PWNU dan PCNU dikabarkan hanya diwakili oleh tiga orang.
Selain peserta dari unsur kepengurusan, terdapat pula peserta tambahan yang dapat diusulkan untuk mengikuti Muktamar.
Secara umum, muktamirin terbagi dalam tiga kategori, yaitu peserta, peninjau, dan pengamat. Peserta terdiri atas unsur Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang yang memiliki hak menyampaikan saran, pendapat, serta hak suara dalam persidangan.
Sementara itu, peninjau juga diperbolehkan menyampaikan pandangan dan masukan selama sidang berlangsung, tetapi tidak memiliki hak suara.
Adapun pengamat umumnya berasal dari kalangan intelektual atau akademisi yang mengikuti jalannya Muktamar melalui berbagai komisi sesuai bidang atau minat kajiannya.
Melalui forum tersebut, para peserta membahas berbagai agenda organisasi, mengambil keputusan strategis, serta memberikan hak suara dalam pemilihan kepengurusan PBNU untuk periode berikutnya.
Sejak berdiri pada 1926 hingga satu abad kemudian pada 2026, Nahdlatul Ulama telah menggelar 35 kali Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi.
Muktamar pertama dilaksanakan pada 21 Oktober 1926 di Surabaya, hanya beberapa bulan setelah NU resmi berdiri.
Tiga Muktamar pertama berlangsung di Surabaya pada 1926, 1927, dan 1928. Setelah itu, pelaksanaan Muktamar berpindah ke berbagai daerah di Indonesia.
Urutan lokasi Muktamar pada periode awal meliputi Semarang (1929), Pekalongan (1930), Cirebon (1931), Bandung (1932), Jakarta (1933), Banyuwangi (1934), dan Surakarta (1935). Muktamar ke-11 di Banjarmasin pada 1936 menjadi Muktamar pertama yang digelar di luar Pulau Jawa.
Selanjutnya, Muktamar ke-12 berlangsung di Malang (1937), Muktamar ke-13 di Banten (1938), Muktamar ke-14 di Magelang (1939), dan Muktamar ke-15 di Surabaya (1940).
Saat itu, muktamar ke-16 yang semula direncanakan berlangsung di Palembang pada 1941 batal diselenggarakan akibat Perang Asia Pasifik dan masa pendudukan Jepang, sehingga kegiatan Muktamar vakum selama 1941-1946.
Setelah Indonesia merdeka, NU kembali menggelar Muktamar ke-16 di Purwokerto pada 1946, kemudian berlanjut Muktamar ke-17 di Madiun (1947), Muktamar ke-18 di Jakarta (1948), Muktamar ke-19 di Palembang (1951), Muktamar ke-20 di Surabaya (1954), Muktamar ke-21 di Medan (1956), Muktamar ke-22 di Jakarta (1959), Muktamar ke-23 di Surakarta (1962), Muktamar ke-24 di Bandung (1967), Muktamar ke-25 di Surabaya (1971), dan Muktamar ke-26 di Semarang (1979).
Sejak Muktamar ke-26, pelaksanaan Muktamar dilaksanakan setiap lima tahun sekali mengikuti siklus pemilu.
Salah satu Muktamar paling bersejarah berlangsung pada Muktamar ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, pada 1984.
Dalam forum tersebut, NU memutuskan kembali ke Khittah 1926 dengan keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan.
Muktamar 1984 juga menetapkan dua keputusan penting, yaitu menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dan mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan sesuai Khittah NU 1926.
Selain itu, forum menetapkan KH R As'ad Syamsul sebagai Mustasyar Aam, KH Ahmad Siddiq sebagai Rais Aam PBNU Syuriyah, serta KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum PBNU Tanfidziyah.
Setelah Muktamar 1984, forum tertinggi NU terus diselenggarakan secara berkala, yakni Muktamar ke-28 di Yogyakarta (1989), Muktamar ke-29 di Tasikmalaya (1994), Muktamar ke-30 di Kediri (1999), Muktamar ke-31 di Surakarta (2004), Muktamar ke-32 di Makassar (2010), Muktamar ke-33 di Jombang (2015), dan Lampung sebagai lokasi Muktamar ke-34.
Sebagai catatan, pada Muktamar ke-30 di Kediri pada 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, 8 - 12 Desember 1984. Muktamar ini menjadi penting karena adanya putusan, NU kembali ke Kittah 1926.
Dalam gambar (dari kiri ke kanan) KH Achmad Shiddiq (kedua darikiri); KH Abdurrahman Wahid (ketiga dari kiri).Bertepatan dengan satu abad berdirinya organisasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kemudian menetapkan Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU yang akan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.
Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Gabungan Harian Syuriyah-Tanfidziyah PBNU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7/2026).
"Akhirnya Rapat Gabungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, yang didirikan oleh Kiai Wahab Chasbullah, sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan pada 27 Agustus 2026," kata Ketua Panitia OC Muktamar Ke-35 NU H Saifullah Yusuf yang biasa disapa Gus Ipul usai rapat.
Gus Ipul mengatakan penetapan tuan rumah Muktamar ke-35 merupakan hasil kesepakatan bersama. Ia mengajak seluruh PWNU dan PCNU sebagai peserta Muktamar untuk mempersiapkan diri serta menyukseskan penyelenggaraan forum tersebut.
"Kami mengajak seluruh wilayah dan seluruh cabang sebagai peserta Muktamar untuk siap sekaligus menyukseskan Muktamar ini dengan kebersamaan dan kegembiraan, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi kemaslahatan jam'iyyah pada masa-masa yang akan datang," kata Gus Ipul.
Ponpes Bahrul Ulum Jombang jadi lokasi Muktamar Ke-35 NU.