Jelang Muktamar ke-35 NU, PWNU dan PCNU Se-DIY Tolak Politik Uang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan menolak segala bentuk politik uang dalam proses Muktamar ke-35 NU.

Sikap tersebut menjadi salah satu poin yang disepakati dalam rapat koordinasi PWNU DIY dan PCNU se-DIY pada Senin (17/8/2026).

Ketua PWNU DIY Ahmad Zuhdi Mudlor mengatakan, pertemuan dihadiri unsur pimpinan PWNU dan PCNU se-DIY, mulai dari Rais, Katib, Ketua, hingga Sekretaris. Rais Syuriyah PWNU DIY Mas'ud Masduki juga hadir dalam pertemuan tersebut.

"Iya benar, itu pertemuan tadi sore, semua Rais Syuriyah dan Ketua PCNU se-DIY hadir semua," kata Zuhdi, dikutip dari NU Online.

Baca juga: Potret Toleransi di Jombang, Gereja Sediakan Penginapan Gratis untuk Tamu Muktamar NU

Muktamirin Tak Memperjualbelikan Dukungan

PWNU DIY dan PCNU se-DIY menilai Muktamar NU harus menjadi forum permusyawaratan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, ke-NU-an, integritas, moralitas, dan adab dalam menjalankan khidmat kepada umat.

Karena itu, mereka menyampaikan enam sikap terkait pelaksanaan Muktamar ke-35 NU:

1. PWNU DIY dan PCNU se-DIY menolak tegas segala bentuk politik uang dalam seluruh proses Muktamar ke-35 NU.

2. seluruh peserta Muktamar atau muktamirin diminta tidak menerima, meminta, ataupun memperjualbelikan dukungan dalam bentuk apa pun.

3. Para calon, tim, dan pendukungnya diminta tidak melakukan praktik politik uang, baik secara langsung, melalui perantara, maupun dalam bentuk transaksi terselubung.

4. Muktamirin diajak menjadikan integritas, moralitas, kapasitas kepemimpinan, keilmuan, keteladanan, rekam jejak khidmat, serta komitmen terhadap kemaslahatan umat sebagai dasar dalam menentukan pilihan.

5. Seluruh proses Muktamar diharapkan berlangsung dalam suasana ukhuwah, musyawarah, adab, dan kejujuran.

Keenam, muktamirin diminta menjaga independensi organisasi dan menolak segala bentuk intervensi dari pihak luar.

Baca juga: Jelang Muktamar NU, Ali Masykur Musa: Semangat Kebangsaan Tak Boleh Luntur

Pemilihan Pemimpin Bukan Ruang Transaksi

PWNU DIY dan PCNU se-DIY memandang proses pemilihan kepemimpinan di lingkungan NU harus ditempatkan sebagai bagian dari amanah organisasi dan khidmat kepada umat, bukan menjadi ruang transaksi kepentingan.

"Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar ke-35 diharapkan mengedepankan kualitas kepemimpinan, kapasitas keilmuan, integritas moral, keteladanan, serta rekam jejak pengabdian," ujar Zuhdi.

Menurut dia, prinsip tersebut diperlukan agar keputusan yang dihasilkan Muktamar lahir dari pertimbangan yang jernih, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan NU serta masyarakat luas.

PWNU DIY dan PCNU se-DIY juga mengingatkan muktamirin untuk menjaga persaudaraan dan menghindari praktik yang berpotensi mencederai marwah organisasi.

"Perbedaan pilihan dalam Muktamar hendaknya tidak menjadi sebab perpecahan, melainkan menjadi bagian dari dinamika musyawarah untuk memperkuat jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Kepemimpinan yang lahir dari proses yang bersih, jujur, dan bermartabat diyakini akan memperkuat kepercayaan warga Nahdlatul Ulama serta menjaga marwah organisasi," kata Zuhdi.

PWNU DIY dan PCNU se-DIY berharap seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU berlangsung dalam suasana ukhuwah, musyawarah, adab, kejujuran, dan independensi sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan NU.