Gus Yahya Ungkap Tantangan NU Masa Depan: Identitas, Konsolidasi hingga Peran Global

KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkap sejumlah tantangan yang perlu dihadapi Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan arah organisasi pada masa mendatang.

Menurut Gus Yahya, pembicaraan mengenai masa depan NU harus dimulai dari pertanyaan mendasar mengenai apa dan siapa yang disebut NU.

Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam acara "Bincang-bincang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU" yang digelar di Yayasan Talibuana Nusantara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

“Kalau zaman generasi awal dulu mungkin lebih mudah, walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit, orang dengan mudah menandai NU itu apa,” kata Gus Yahya dalam siaran pers, Senin.

Batas Ke-NU-an Semakin Cair

Gus Yahya menyebut setidaknya ada dua fenomena yang membuat batas sosial dan kultural antara warga NU dan masyarakat non-NU semakin cair.

Baca juga: Jangan Jegal Gus Yahya dan Gus Salam dengan Tafsir Aturan

Pertama, batas sosial dan kultural tersebut telah mengalami perubahan signifikan. Ia mencontohkan gagasan Gus Dur pada era 1980-an mengenai pesantren sebagai subkultur.

“Gus Dur tahun 80-an memperkenalkan wacana tentang pesantren sebagai subkultur dan sekarang sudah enggak ada karena batas sosial, batas kultural sudah hilang semua, sudah lebur,” ujarnya.

Fenomena kedua adalah semakin banyak masyarakat yang secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai warga NU.

Gus Yahya mengatakan fenomena tersebut telah ia lihat sejak sekitar 2010, ketika masih menjabat sebagai Katib.

Ia kemudian memaparkan sejumlah hasil survei mengenai jumlah masyarakat Muslim Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU.

Menurut Gus Yahya, pada 2010 Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari pernah menyampaikan hasil survei yang menunjukkan sekitar 47 persen populasi Muslim Indonesia mengaku sebagai warga NU.

Sementara itu, berdasarkan exit poll Pemilu 2004, sekitar 35 persen pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengaku sebagai warga NU. Survei LSI Denny JA pada 2005 mencatat sekitar 27 persen populasi Muslim mengaku NU.

Angka tersebut, menurut Gus Yahya, meningkat menjadi sekitar 56 persen pada 2023.

“Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun,” katanya.

Ia kemudian membandingkannya dengan perolehan suara NU pada Pemilu 1955 yang berada di kisaran 18 persen. Dalam kurun 1955-2005, angka tersebut disebut hanya meningkat menjadi sekitar 27 persen.

“Tapi dari 2005 sampai 2023 tambahnya lebih dari dua kali lipat. Jadi 56 sekian persen. 2024 Hasanudin Ali dari Survei Al-Farah itu bikin survei sendiri, hasilnya 57,2 persen dari populasi muslim,” jelasnya.

Struktur Organisasi Dinilai Perlu Jadi Rujukan

Menurut Gus Yahya, fenomena meningkatnya identifikasi masyarakat sebagai warga NU perlu dikaji lebih jauh. Sebab, identifikasi tersebut merupakan pengakuan secara eksplisit, bukan semata-mata berdasarkan ciri-ciri kultural.

Ia juga menyebut data BAIS pada 1999 yang menunjukkan ciri-ciri kultural NU telah melekat pada sekitar 63 persen populasi Indonesia.

Ciri-ciri tersebut antara lain tradisi selamatan, yasinan, shalat tarawih 23 rakaat, dan qunut.

“Lalu NU dipersepsikan sebagai barang apa sekarang? Sementara, ya, kita menyadari realitas kehidupan NU sendiri itu juga mengalami perubahan-perubahan,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Gus Yahya menilai NU perlu kembali merumuskan rujukan yang jelas mengenai ta'rif atau definisi NU.

Menurut dia, struktur organisasi dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam mendefinisikan NU, khususnya dalam relasi antara Jam'iyyah dan Jamaah.

Ia mencontohkan munculnya berbagai platform yang memiliki identitas ke-NU-an, tetapi sangat cair dan mengikuti persepsi umum masyarakat mengenai NU.

“Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta'rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi,” jelasnya.

Dorong Konsolidasi Struktural

Gus Yahya kemudian menekankan pentingnya konsolidasi struktur organisasi NU.

Konsolidasi tersebut, menurut dia, perlu diarahkan untuk mentransformasikan struktur NU dari model yang kasual menjadi lebih formal dengan memperkuat elemen-elemen kunci organisasi.

“Maka itu yang saya tawarkan ketika saya mencalonkan diri di Lampung itu bahwa saya ingin melakukan konsolidasi struktural dengan mentransformasikan model struktural NU dari model kasual menjadi model yang lebih formal,” ujarnya.

Baca juga: Gus Yahya Luncurkan Saadatuna, Tegaskan Kejujuran Fondasi Umat Terbaik

Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa konsolidasi struktural saja belum cukup untuk menjawab tantangan NU ke depan.

NU juga perlu menentukan posisi dalam dinamika masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

NU dan Politik Nasional

Di tingkat domestik, Gus Yahya menilai perlu ada kejelasan mengenai posisi NU di tengah konfigurasi politik nasional.

Ia mempertanyakan apakah seseorang yang tidak memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap dapat mengidentifikasi dirinya sebagai warga NU.

Gus Yahya menyebut hasil survei yang menunjukkan bahwa pilihan politik warga NU tidak terkonsentrasi pada satu partai.

Menurut dia, warga NU yang memilih PKB berada di kisaran 10-11 persen. Sementara pemilih NU yang memilih Gerindra sekitar 22 persen, PDI-P 19 persen, dan Golkar 14 persen.

Adapun PAN, Demokrat, dan NasDem disebut berada di kisaran 7 persen, sedangkan PKS sekitar 4 persen.

Karena itu, Gus Yahya mendorong penguatan kembali semangat Khittah NU yang dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo.

“Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat,” jelasnya.

NU Didorong Jadi Pemain Aktif di Dunia Internasional

Selain persoalan domestik, Gus Yahya menilai NU perlu memperjelas posisi di tingkat internasional.

Menurutnya, NU tidak cukup hanya menjadi pihak yang mendukung atau menyaksikan berbagai agenda yang dibuat pihak lain. NU perlu menjadi pelaku aktif dalam percaturan global.

Ia mendorong NU menjadi active player dengan menawarkan berbagai inisiatif dan gagasan terkait isu-isu internasional yang sedang diperdebatkan.

“Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional. Kita harus menawarkan inisiatif dan menawarkan gagasan-gagasan terkait berbagai macam isu yang dipertarungkan. Itu juga membutuhkan positioning di dalam konstelasi internasional,” kata Gus Yahya.

Syarat Ketum PBNU Disorot

Dalam forum yang sama, Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Endin AJ Soefihara turut menyoroti persoalan kepemimpinan NU, khususnya terkait persyaratan menjadi Ketua Umum PBNU.

Baca juga: Gus Yahya Ajak Warga NU Jaga Persatuan Jelang Muktamar 2026: Hindari Kontroversi dan Pertentangan Baru

Menurutnya, seorang Ketua Umum PBNU harus memiliki sejumlah modal, mulai dari kapasitas keilmuan, popularitas, spiritualitas, hingga logistik.

“Jadi, Ketua Umum PBNU itu kan syaratnya memiliki kapasitas keilmuan, terkenal, lalu spiritualitasnya tinggi. Itu kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu punya logistik. Itu baru syarat Ketua Umum PBNU,” katanya.

Ia kemudian melontarkan sindiran mengenai kompleksitas persyaratan tersebut.

“Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu,” ujarnya.