Gus Rozin Angkat Semangat Gus Dur: NU Harus Jadi Sahabat Kritis Pemerintah

KOMPAS.com — Semangat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali disorot menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu figur yang masuk bursa calon Ketua Umum PBNU, Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffa Rozin atau Gus Rozin, mengingatkan kembali gagasan Gus Dur tentang posisi NU sebagai kekuatan sosial yang tetap kritis terhadap pemerintah, meski berada dekat dengan pusat kekuasaan.

Gus Rozin mengatakan, dirinya terngiang dan terinspirasi oleh sikap Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, Gus Dur saat itu justru menginginkan NU tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.

“Saya terngiang-ngiang, terinspirasi sekaligus ingin mengembalikan kesadaran kita semua warga NU. Ketika Gus Dur berada di pusat kekuasaan, menjadi presiden, yang disampaikan Gus Dur adalah saya ingin NU itu masih mengkritik terhadap pemerintah, memberikan kritiknya terhadap pemerintah meskipun saya jadi presiden,” ujar Gus Rozin dalam wawancara di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Menurut dia, Gus Dur bahkan berharap para pimpinan NU lebih bangga dekat dengan ulama daripada dengan pejabat atau penguasa.

Baca juga: Dapur Muktamar NU Terus Mengepul, Ratusan Karung Beras hingga Bantuan Sapi Disiapkan

Gagasan tersebut, kata Gus Rozin, menunjukkan bahwa NU sejak awal memiliki garis peran sosial yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena hubungan organisasi dengan pemerintah.

“Artinya kita memaknai bahwa Gus Dur menggariskan, Nahdlatul Ulama itu tidak boleh meninggalkan perannya sebagai sisi sosial,” katanya.

NU Jangan Kehilangan Peran Sosial

Gus Rozin menilai, dalam beberapa waktu terakhir, peran sosial NU tersebut belum terasa secara optimal. Padahal, menurut dia, dalam situasi bangsa seperti sekarang, kehadiran NU dengan keberpihakan terhadap warga Nahdliyin dan masyarakat luas sangat dinantikan.

“Padahal dalam kondisi yang semacam ini, saya kira kehadiran NU menunjukkan keberpihakannya kepada warga Nahdliyin dan warga bangsa itu sangat dinanti-nanti,” ujarnya.
Karena itu, ia menginginkan NU tidak terjebak pada agenda-agenda politik lima tahunan.

Menurut Gus Rozin, salah satu gagasan yang ingin dibawa oleh poros tengah dalam Muktamar ke-35 NU adalah menghadirkan alternatif yang dapat menyatukan berbagai pihak sekaligus mendinginkan polarisasi.

Ia menilai NU membutuhkan figur dan kepemimpinan yang mampu berkomunikasi dengan berbagai kelompok tanpa terbebani kepentingan maupun sejarah konflik masa lalu.

“Yang sedikit banyak bisa berkomunikasi dengan semua pihak tanpa beban. Tanpa ada beban sejarah konflik,” kata Gus Rozin.

NU Sahabat Pemerintah, Bukan Bawahan Pemerintah

Dalam relasinya dengan negara, Gus Rozin menawarkan konsep NU sebagai shadiqul hukumah, atau sahabat pemerintah.

Menurutnya, relasi NU dan pemerintah idealnya tidak dibangun dalam pola berhadap-hadapan, tetapi juga tidak menjadikan NU sekadar pemberi legitimasi terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

“NU menjalankan fungsinya sebagai shadiqul hukumah. Shadiqul hukumah itu teman seperjalanannya negara, sahabatnya negara,” jelasnya.

Ia menjelaskan, NU dan pemerintah semestinya dipandang sebagai dua pihak yang sama-sama berjalan untuk membangun bangsa. Namun, sebagai sahabat, NU memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah ketika kebijakan yang ditempuh dinilai keliru.

“Ketika sahabatnya mungkin salah arah, ya wajib diingatkan. Kalau sahabatnya itu benar, ya wajib didukung,” katanya.

Dengan demikian, menurut Gus Rozin, sikap NU tidak harus selalu berupa kritik yang bernada permusuhan. Sebaliknya, NU juga tidak semestinya mengafirmasi seluruh kebijakan pemerintah tanpa sikap kritis.

“Tidak selalu mengkritisi dengan cara permusuhan, tetapi juga tidak mengafirmasi segala hal,” tegasnya.

Gus Rozin Tawarkan Ukhuwah Nahdliyah

Selain membangun kembali peran sosial NU, Gus Rozin menyebut ada kebutuhan mendesak di internal organisasi, yakni memperkuat Ukhuwah Nahdliyah, atau persaudaraan sesama warga Nahdliyin.

Ia mengatakan, selama ini umat Islam mengenal konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Namun, menurutnya, NU juga membutuhkan penguatan persaudaraan di antara sesama warga NU.

“Saya menyebutnya Ukhuwah Nahdliyah. Persaudaraan antar-Nahdliyin,” ujarnya.
Gus Rozin menilai penguatan Ukhuwah Nahdliyah penting untuk memperbaiki komunikasi di antara berbagai badan dan lembaga di lingkungan NU, termasuk lembaga otonom serta hubungan antara struktur organisasi dengan jamaah.

Menurut dia, NU perlu membangun kembali komunikasi secara kultural dengan warga Nahdliyin.

Ia juga mendorong agar aspirasi NU lebih banyak dibangun dari bawah atau bottom-up. Sebab, secara jumlah, struktur organisasi NU jauh lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan jamaahnya.

“Ketika struktur NU ini mandeg, setahun misalnya, apakah NU mati? Jamaahnya masih jalan. Kultural NU masih jalan, enggak ada masalah,” katanya.

Kekuatan NU Ada di Jamaah

Gus Rozin mengatakan, kondisi tersebut menjadi pembeda penting dalam memahami NU. Menurutnya, NU bukan organisasi yang lebih dahulu membentuk jamaah, melainkan lahir dari tradisi dan kehidupan jamaah yang telah tumbuh di masyarakat.

“NU itu jamaahnya ada dulu baru organisasinya lahir kemudian. Bukan sebaliknya,” tuturnya.
Karena itu, ia menilai kekuatan utama NU sesungguhnya berada pada jamaah. Upaya membesarkan NU pun tidak cukup dilakukan melalui penguatan struktur organisasi semata, tetapi harus dimulai dari bawah.

Baca juga: Wamenag: Pemerintah Tak Intervensi Muktamar NU, Kemenag Harus Netral

“Dengan demikian kekuatan NU itu ada pada jamaahnya. Maka pendekatan untuk membesarkan NU itu pendekatan yang bottom-up. Tidak bisa melalui struktur,” katanya.

Gagasan tersebut, menurut Gus Rozin, menjadi salah satu hal penting yang perlu dibicarakan menjelang Muktamar ke-35 NU. Ia menekankan bahwa kebutuhan NU saat ini bukan semata-mata gagasan yang rumit atau konsep yang terlalu canggih.

Yang lebih mendasar, menurut dia, adalah bagaimana NU kembali menghadirkan persaudaraan, keberpihakan sosial, serta hubungan yang sehat dengan negara—sebuah semangat yang ia nilai sejalan dengan warisan pemikiran Gus Dur.