6 Prinsip dan Karakter Kepemimpinan Muhammadiyah Menurut Haedar Nashir

KOMPAS.com — Kepemimpinan dalam Muhammadiyah tidak hadir secara instan, melainkan dibangun melalui proses kaderisasi dan pengabdian yang berjenjang.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, seorang kader perlu menjalani proses mulai dari menjadi anggota, belajar, mengabdi, hingga akhirnya mendapatkan amanah untuk memimpin.

Menurut Haedar, kepemimpinan di Muhammadiyah tidak semestinya dibangun atas dasar ambisi mendapatkan jabatan. Pemimpin juga harus bersedia mengabdi di berbagai tingkatan, tunduk pada sistem organisasi, serta terbuka terhadap musyawarah.

Dari pesan Haedar tersebut, setidaknya terdapat enam prinsip dan karakter kepemimpinan Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Ucapkan Selamat ke Pimpinan Baru PBNU, Haedar: Perkuat Ukhuwah

1. Kepemimpinan Lahir dari Proses

Prinsip pertama adalah kepemimpinan dibangun melalui proses. Menjadi pimpinan Muhammadiyah bukan sesuatu yang terjadi secara instan atau harus dikejar sejak awal.

Seorang kader perlu melewati berbagai tahapan untuk mengembangkan ilmu, kepercayaan diri, kemampuan, dan pengalaman sebelum mendapatkan amanah kepemimpinan.

Haedar menilai, kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin merupakan hasil dari proses dan pergumulan yang dilalui dalam organisasi.

Karena itu, kader Muhammadiyah didorong menikmati setiap tahapan yang dijalani.

Pengalaman dalam organisasi menjadi bagian dari proses pembelajaran sebelum seseorang mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar.

Baca juga: Haedar Nashir: Indonesia Milik Bersama, Kemerdekaan Harus Bermuara pada Kemakmuran Rakyat

2. Tidak Mengejar Jabatan

Karakter berikutnya adalah tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan utama dalam berorganisasi.

Haedar mengingatkan, persoalan dapat muncul ketika seseorang mulai memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan posisi atau jabatan tertentu.

Kepemimpinan seharusnya tumbuh dari kesiapan dan kepercayaan yang diperoleh melalui proses, bukan semata-mata karena keinginan seseorang untuk menjadi pemimpin.

Dengan demikian, jabatan ditempatkan sebagai amanah yang diberikan setelah seseorang dinilai memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menjalankannya.

3. Bersedia Mengabdi di Mana Saja

Haedar juga berpesan agar kader Muhammadiyah tidak takut ketika mendapatkan penugasan di tingkat ranting maupun cabang.

Menurut dia, kader memiliki peran di seluruh jenjang organisasi. Muhammadiyah tidak hanya bergerak melalui pimpinan yang berada di tingkat pusat.

"Muhammadiyah tidak hanya dibangun oleh pengurus di tingkat pusat. Keberadaan kader di ranting, cabang, daerah, dan wilayah juga menjadi bagian penting dalam perkembangan organisasi," kata Haedar dikutip dari laman Muhammadiyah, Senin (31/8/2026).

Kontribusi kader di berbagai daerah menjadi bagian penting yang membuat Muhammadiyah terus berkembang.

Karena itu, pengabdian tidak semestinya diukur berdasarkan tinggi atau rendahnya posisi seseorang dalam struktur organisasi. Kader yang bekerja di tingkat ranting dan cabang juga memiliki peran dalam menjalankan tujuan Muhammadiyah di tengah masyarakat.

4. Pemimpin Harus Tunduk pada Sistem

Karakter kepemimpinan berikutnya adalah kepatuhan terhadap sistem organisasi.

Haedar mengingatkan, pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan harus tunduk pada sistem yang telah dibangun.

Seorang pemimpin tidak seharusnya hanya mengedepankan kehendak pribadi. Kepemimpinan harus tetap berada dalam bingkai prinsip dan ideologi yang menjadi landasan organisasi.

Sistem tersebut berlaku mulai dari tingkat pusat hingga wilayah, daerah, cabang, dan ranting.

Dengan adanya sistem organisasi, setiap pemimpin memiliki batas kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Kepemimpinan tidak semata-mata bergantung pada kehendak individu, tetapi juga mempertimbangkan aturan dan keputusan organisasi.

5. Mengedepankan Musyawarah

Kepatuhan terhadap sistem tidak berarti Muhammadiyah menjadi organisasi yang kaku.

Haedar mengatakan, apabila muncul pandangan baru mengenai persoalan keagamaan, sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya, gagasan tersebut dapat dibawa ke ruang musyawarah.

Musyawarah menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan sebelum organisasi mengambil keputusan.

Dengan demikian, sistem organisasi tetap dapat berjalan tanpa menutup kemungkinan munculnya pemikiran dan gagasan baru.

Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pandangan pribadi, tetapi bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan pemikiran orang lain melalui mekanisme organisasi.

6. Kepemimpinan adalah Amanah dan Pengabdian

Prinsip terakhir adalah memandang kepemimpinan sebagai amanah dan bagian dari pengabdian.

Dalam Islam, kepemimpinan berkaitan erat dengan tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.

Prinsip tersebut antara lain tergambar dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim mengenai setiap orang sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Karena itu, kepemimpinan tidak semestinya hanya dipandang sebagai kesempatan memperoleh jabatan. Amanah kepemimpinan membawa tanggung jawab untuk menjalankan tugas dengan baik dan mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Pesan Haedar mengenai proses kaderisasi, pengabdian, sistem, dan musyawarah juga menunjukkan bahwa kepemimpinan membutuhkan kesiapan.

Seorang kader tidak cukup hanya memiliki keinginan untuk memimpin, tetapi juga perlu membangun ilmu, kemampuan, pengalaman, serta kesiapan menjalankan tanggung jawab.

Pengabdian tersebut dapat dilakukan di berbagai tingkatan organisasi, mulai dari ranting dan cabang hingga daerah, wilayah, dan pusat.

Dengan demikian, kepemimpinan di Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga bagaimana seorang kader menjalani proses, mengabdi, serta mempersiapkan diri hingga dipercaya menerima amanah.