Jangan Sampai Ditolak KUA, Ini Ketentuan Baru Daftar Nikah bagi Catin

KOMPAS.com — Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan calon pengantin (catin) untuk memahami ketentuan pendaftaran kehendak nikah sebelum mengajukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pendaftaran yang tidak memenuhi syarat administrasi maupun batas waktu dapat menghambat proses pencatatan nikah. 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad melalui Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Zayadi, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Baca juga: Taaruf dalam Islam, Proses Saling Mengenal Sebelum Menikah

Aturan itu menjadi pedoman bagi seluruh KUA dalam menerima pendaftaran kehendak nikah.

“Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah,” kata Zayadi dalam keterangan resmi Kemenag.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa yang dimaksud 10 hari kerja bukan termasuk hari libur nasional, Sabtu, dan Minggu. Karena itu, calon pengantin dianjurkan mendaftarkan pernikahan lebih awal agar seluruh dokumen dapat diverifikasi oleh KUA.

Baca juga: Khutbah Jumat 28 Agustus 2026: Ta’aruf Menjaga Kesucian Menuju Pernikahan

Pendaftaran Nikah Dilakukan Minimal 10 Hari Kerja

Zayadi menjelaskan, pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan langsung di KUA tempat akad nikah dilaksanakan atau secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Kedua mekanisme tersebut memiliki ketentuan administrasi yang sama. 

Ia mengatakan, pendaftaran lebih awal memberi kesempatan kepada petugas KUA untuk memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan validasi data kependudukan, hingga memastikan tidak terdapat kendala administratif menjelang hari akad.

Apabila terdapat kekurangan dokumen, calon pengantin masih memiliki waktu untuk melengkapinya tanpa mengubah jadwal pernikahan yang telah direncanakan.

Dokumen yang Perlu Disiapkan Calon Pengantin

Kemenag menyebutkan bahwa pencatatan nikah mensyaratkan sejumlah dokumen identitas dan administrasi sesuai PMA Nomor 30 Tahun 2024.

Baca juga: Risiko Pernikahan Tidak Tercatat: Perempuan dan Anak Terancam Kehilangan Hak Sipil

Dokumen tersebut antara lain meliputi:

1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal Catin;
2. foto kopi akta kelahiran;
3. foto kopi kartu tanda penduduk;
4. foto kopi kartu keluarga;
5. surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
7. persetujuan catin;
8. izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
9. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
10. izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
11. surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahundihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
12. surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
13. penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
14. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
15. akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

Menurut Zayadi, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting untuk menjamin keabsahan pencatatan perkawinan sekaligus melindungi hak-hak hukum pasangan suami istri di kemudian hari.

KUA Layani Pendaftaran Secara Langsung dan Online

Selain datang langsung ke KUA, masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan SIMKAH untuk melakukan pendaftaran kehendak nikah secara daring.

Sistem tersebut memungkinkan calon pengantin mengisi data awal dan mengunggah dokumen persyaratan sebelum proses verifikasi oleh petugas KUA. 

Baca juga: Bulan Syaban Jadi Saksi Pernikahan Rasulullah dan Hafshah

Digitalisasi layanan itu, menurut Kemenag, bertujuan meningkatkan kemudahan akses sekaligus mempercepat pelayanan administrasi pencatatan nikah di seluruh Indonesia.

Meski demikian, verifikasi dokumen dan penetapan jadwal akad tetap dilakukan oleh KUA sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, calon pengantin diminta memastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan dokumen kependudukan resmi.

Ini Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Kemenag menegaskan bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi negara.

Ketentuan mengenai pendaftaran kehendak nikah diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, akad nikah merupakan perjanjian yang kokoh mitsaqan ghalizha sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

Karena itu, pencatatan pernikahan menjadi bagian dari upaya menjaga tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga.

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa Ayat 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Wa akhadzna minkum mītsāqan ghalīẓā.

Artinya (Kemenag RI): “Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga amanah yang memiliki dimensi keagamaan dan tanggung jawab hukum.

Baca juga: Pernikahan di Indonesia Mulai Bangkit Lagi usai Turun Bertahun-tahun

Kemenag Imbau Catin Tidak Menunda Pendaftaran

Menjelang meningkatnya pelaksanaan akad nikah pada berbagai musim pernikahan, Kemenag mengimbau calon pengantin agar tidak menunggu hingga mendekati hari pelaksanaan.

Pendaftaran sejak awal dinilai dapat mengurangi risiko keterlambatan verifikasi maupun kekurangan dokumen yang berpotensi menghambat proses pencatatan.

Zayadi menegaskan, masyarakat yang masih memiliki pertanyaan mengenai persyaratan maupun mekanisme pendaftaran dapat berkonsultasi langsung dengan KUA setempat.

Dengan memahami ketentuan sejak awal, proses pencatatan nikah diharapkan berlangsung tertib, mudah, dan sesuai peraturan yang berlaku.