Tekan Biaya Haji 2027, Kemenhaj Pertimbangkan Maskapai Alternatif

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempertimbangkan penggunaan maskapai alternatif untuk penerbangan jemaah haji Indonesia pada 2027.

Opsi tersebut dikaji untuk mendapatkan harga penerbangan yang lebih kompetitif sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 dapat ditekan.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriawan mengatakan, pemerintah masih bernegosiasi dengan maskapai untuk memperoleh biaya penerbangan yang lebih efisien.

“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian dalam rilisnya, Selasa (22/9/2026).

Baca juga: Dua Jemaah Haji Asal Lamongan dan Tangerang Masih Dirawat di Arab Saudi

Menurut Ian, biaya penerbangan mengambil porsi sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH. Oleh karena itu, penurunan biaya penerbangan akan berpengaruh besar terhadap nilai akhir BPIH 2027.

“Sekarang yang menjadi perhatian itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Jadi, kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” kata dia.

Pertimbangkan Maskapai Lain

Di tengah proses negosiasi tersebut, Kemenhaj mulai mempertimbangkan kemungkinan melibatkan maskapai lain yang menawarkan harga lebih kompetitif.

“Mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga lebih kompetitif akan menjadi salah satu bahasan. Namun, akan kita hitung secara cermat,” ujar Ian.

Kendati demikian, Ian menegaskan bahwa harga bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan maskapai penerbangan haji.

Kemenhaj juga harus memastikan skema penerbangan yang dipilih tetap menjamin kualitas pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah.

“Kalau salah menghitung atau salah mengalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu, kita hitung secara cermat,” katanya.

Baca juga: BPKH Kelola Dana Haji Rp 184 Triliun, 70 Persen Ditempatkan di Sukuk Negara

Kemenhaj telah melakukan sejumlah simulasi untuk mendapatkan skema penerbangan yang lebih efisien. Simulasi tersebut antara lain mencakup alokasi penerbangan di sejumlah embarkasi dan pembagian jemaah antarmaskapai.

Selain nilai penawaran dari maskapai, harga bahan bakar pesawat atau avtur dan pergerakan nilai tukar turut memengaruhi penghitungan biaya penerbangan.

Berbagai variabel tersebut membuat pemerintah harus menghitung setiap komponen secara hati-hati sebelum mengambil keputusan.

BPIH 2027 Belum Final

Ian mengatakan, pembahasan komponen pelayanan di dalam negeri dan Arab Saudi telah memasuki tahap akhir. Dengan demikian, biaya penerbangan menjadi salah satu komponen utama yang masih menentukan angka final BPIH 2027.

Kemenhaj tetap berupaya menekan BPIH dari usulan awal yang disampaikan dalam pembahasan bersama DPR.

Namun, pemerintah belum dapat menyebutkan angka akhirnya karena negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.

“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.

Pembahasan BPIH masih dilakukan pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

Pemerintah menargetkan pembahasan tersebut dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum dilanjutkan dengan penetapan BPIH.

“Kita upayakan bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” kata Ian.