BPKH: Dana Haji untuk Biaya Berangkat dan Jemaah Masa Tunggu

KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan hasil pengelolaan dana haji tidak hanya digunakan untuk membantu pembiayaan jemaah yang berangkat, tetapi juga dialokasikan bagi calon jemaah yang masih berada dalam masa tunggu melalui nilai manfaat virtual account.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, dana haji yang dikelola lembaganya mencapai sekitar Rp 184 triliun.

Dana tersebut dikelola dengan mempertimbangkan keamanan, likuiditas, optimalisasi nilai manfaat, serta keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

Nilai Manfaat Virtual Account Jemaah

Fadlul menyebut, rata-rata nilai manfaat virtual account tahunan jemaah haji reguler pada 2025 tercatat sekitar Rp 756.000, dengan akumulasi sekitar Rp 2,92 juta.

Baca juga: Menolak Meminjamkan Uang kepada Kerabat, Apakah Berdosa?

Menurut dia, nilai manfaat tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban pelunasan ketika calon jemaah memperoleh kesempatan berangkat. Dengan mekanisme virtual account, jemaah juga dapat mengetahui perkembangan nilai manfaat atas dana yang telah disetorkan.

Fadlul menegaskan, pengelolaan keuangan haji merupakan amanah umat yang perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Karena itu, manfaatnya perlu dipertimbangkan bagi jemaah yang segera berangkat maupun mereka yang masih menunggu giliran.

Dana Haji Dikelola dengan Prinsip Kehati-hatian

Untuk menjaga keberlanjutan dana, BPKH menerapkan strategi investasi dengan profil konservatif. Sekitar 70 persen portofolio ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, sekitar 5 persen terdiversifikasi melalui fund pada Islamic Development Bank, dan sekitar 25 persen ditempatkan sebagai likuiditas melalui deposito bank syariah di Indonesia.

Fadlul menjelaskan, komposisi tersebut mempertimbangkan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan tidak semata-mata ditujukan untuk menghasilkan imbal hasil tertinggi, tetapi juga memastikan dana tersedia saat dibutuhkan.

Baca juga: Adab Menjaga Rahasia Orang Lain dalam Islam, Jangan Asal Membuka Aib

Prinsip tersebut menjadi penting karena nilai manfaat hasil investasi turut berperan dalam pembiayaan haji. Dengan demikian, pengelolaan dana perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan jemaah yang berangkat saat ini dan keberlanjutan manfaat bagi calon jemaah yang masih mengantre.

Nilai Manfaat Membantu Pembiayaan Haji

Dalam penyelenggaraan haji 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sekitar Rp 87,4 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 54,19 juta dibayarkan langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), sedangkan sekitar Rp 33,22 juta berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Fadlul menjelaskan, biaya haji dipengaruhi berbagai faktor, termasuk penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arab Saudi, nilai tukar, kondisi ekonomi global, serta kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

Baca juga: Menag Terima Kaligrafi “Xin” dari KTT Konfusianisme ASEAN-Tiongkok, Apa Maknanya?

Karena itu, nilai manfaat menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan. BPKH berupaya mengoptimalkan hasil pengelolaan dana dengan tetap mengutamakan keamanan, kehati-hatian, dan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh jemaah.

Menjaga Keadilan bagi Jemaah yang Mengantre

Fadlul mengatakan, BPKH berupaya menjaga agar hasil pengelolaan keuangan haji memberikan manfaat bagi seluruh jemaah, termasuk mereka yang belum memperoleh jadwal keberangkatan. Menurut dia, pengelolaan yang berkelanjutan diperlukan agar manfaat dana tetap tersedia bagi generasi jemaah berikutnya.

BPKH juga menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan dan pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas. Fadlul menyebut lembaganya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak delapan kali, dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan mencapai 95 persen.

Baca juga: Menag: Dakwah kepada Generasi Muda Perlu Beradaptasi dengan Era AI

Meski demikian, besaran nilai manfaat virtual account yang diterima jemaah perlu dipahami sebagai salah satu bentuk manfaat pengelolaan dana, bukan keseluruhan hasil investasi BPKH. Fadlul berharap pengelolaan yang hati-hati dan berkelanjutan dapat menjaga manfaat bagi jemaah yang akan berangkat maupun yang masih berada dalam antrean.