DPR Minta Kemenhaj Pastikan Keamanan Jemaah Umrah Terdampak Gangguan Penerbangan Akibat Konflik di Riyadh

KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan keamanan jemaah umrah Indonesia yang terdampak gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di Riyadh, Arab Saudi.

Pemerintah juga diminta memperkuat perlindungan, memperbarui data jemaah, serta menyiapkan langkah mitigasi darurat untuk mengantisipasi penundaan perjalanan.

Baca juga: Ratusan Jemaah Umrah Tangerang Batal Berangkat Akibat Konflik di Riyadh

DPR Minta Kemenhaj Data Jemaah Umrah Terdampak

Dilansir dari Antara, Maman yang membidangi urusan keagamaan dan sosial meminta Kemenhaj memantau kondisi setiap jemaah yang terdampak agar tidak terlantar atau kesulitan mendapatkan informasi dan bantuan.

“Kemenhaj harus memastikan setiap jamaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan,” kata Maman dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Baca juga: Kemlu RI Konfirmasi 2 WNI Jadi Korban Serangan Bandara Riyadh, Bukan Jemaah Umrah

Menurut dia, sejumlah rombongan jemaah umrah mengalami kendala perjalanan akibat pembatasan rute udara di kawasan Riyadh dan kota transit di Teluk, termasuk Abu Dhabi dan Dubai.

Untuk mengantisipasi dampak gangguan tersebut, Maman meminta Kemenhaj segera memperbarui data dan memetakan lokasi jemaah terdampak. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kebutuhan akomodasi dan konsumsi mereka tetap terpenuhi selama jadwal perjalanan tertunda.

“Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jamaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jamaah di Arab Saudi maupun calon yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama,” ujarnya.

Baca juga: Serangan di Saudi, Kemenhaj minta jamaah umrah hindari lokasi rawan

Kemenhaj Diminta Perkuat Koordinasi Darurat

Maman juga meminta Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Menurut dia, koordinasi intensif diperlukan untuk merespons perubahan lalu lintas penerbangan internasional sekaligus mempermudah jemaah memperoleh pendampingan darurat di bandara.

“Penanganan harus berdasarkan data kondisi nyata di lapangan, bukan sebatas laporan umum,” katanya.

Selain koordinasi lintas instansi, ia mendorong pembentukan posko pengaduan dan penyediaan layanan hotline resmi yang mudah diakses jemaah maupun keluarga mereka di Indonesia.

Maman menilai informasi yang jelas mengenai jadwal penerbangan ulang, pembatalan perjalanan, hingga ketersediaan tempat menginap penting untuk mencegah kebingungan dan meredam kepanikan keluarga jemaah.

Jemaah Umrah Diimbau Tetap Tenang

Di tengah gangguan penerbangan, Maman mengimbau jemaah umrah dan keluarga mereka agar tetap tenang serta tidak mengambil tindakan tanpa berkoordinasi dengan petugas travel.

Jemaah juga diminta mematuhi instruksi otoritas penerbangan dan pemerintah untuk menjaga keselamatan selama penundaan perjalanan.

Informasi resmi dan koordinasi dengan petugas menjadi hal penting agar jemaah dapat memperoleh bantuan sesuai kondisi yang dihadapi.