Danantara Beli Hotel di Mekkah, Apa Dampaknya bagi Biaya Haji?

KOMPAS.com — Akuisisi Hotel Novotel Thakher Makkah dan lahan pengembangan Kampung Haji Indonesia oleh Danantara dinilai membuka peluang peningkatan pelayanan jemaah.

Namun, kepemilikan aset tersebut tidak otomatis menurunkan biaya haji dan umrah.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan, keberhasilan investasi harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh jemaah, terutama kualitas pelayanan, kepastian akomodasi, dan efisiensi biaya.

“Yang jauh lebih penting dari peristiwa ini adalah memastikan bahwa kepemilikan aset tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi jemaah Indonesia, baik dari sisi kualitas layanan, efisiensi biaya, maupun kepastian akomodasi pada musim haji dan umrah,” ujar Mustolih dikutip dari MUI Digital, Kamis (29/10/2026).

Baca juga: Cerita Travel Haji dan Umrah Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik

Menurutnya, akuisisi tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai pencapaian bisnis atau kepemilikan properti di luar negeri.

Aset itu perlu menjadi fondasi pembenahan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan jemaah.

Hotel 1.461 kamar dan lahan 4,4 hektare

Melalui PT Danantara Investment Management (DIM), Danantara telah mengakuisisi Novotel Thakher Makkah yang memiliki 1.461 kamar dan suite serta lahan pengembangan seluas sekitar 4,4 hektare.

Dalam pengumuman resminya pada 19 Oktober 2026, Danantara menyatakan penyelesaian akuisisi lahan tersebut melengkapi akuisisi dan serah terima hotel yang dilakukan pada 11 Agustus 2026.

Mustolih menilai keberadaan aset itu membuka peluang pengembangan layanan terpadu, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga fasilitas pendukung kebutuhan jemaah.

Kepemilikan dan pengelolaan aset secara strategis, menurutnya, dapat memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah.

Dengan besarnya kebutuhan jemaah Indonesia, akomodasi yang terencana dan dikelola secara profesional diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus efisiensi operasional.

Baca juga: Pelunasan Haji 2027 Rata-rata Rp23 Juta, Nominal Tiap Daerah Berbeda

Dampak terhadap biaya perlu dihitung

Meski demikian, Mustolih mengingatkan bahwa dampak ekonomi investasi tersebut harus dihitung secara terukur.

Perhitungan itu membutuhkan perencanaan bisnis, model pengelolaan aset, serta mekanisme pemanfaatan yang jelas bagi jemaah Indonesia.

“Investasi ini harus menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan haji Indonesia yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan jemaah sehingga mampu menekan pembiayaan,” katanya.

Mustolih juga menekankan pentingnya tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut dia, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai cetak biru pembangunan Kampung Haji Indonesia, tahapan pengembangan aset, serta skema penggunaannya untuk mendukung pelayanan jemaah.

Danantara juga diharapkan menjelaskan proyeksi pengaruh investasi terhadap biaya haji dan umrah, berikut indikator keberhasilan dalam jangka pendek maupun panjang.

Dengan demikian, penilaian keberhasilan tidak berhenti pada nilai aset atau pembangunan fisik kawasan, tetapi juga mencakup peningkatan pelayanan dan efisiensi yang dirasakan jemaah.

Peluang keterlibatan usaha nasional

Di sisi lain, Mustolih memandang akuisisi tersebut sebagai peluang memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Arab Saudi.

Menurutnya, kerja sama kedua negara berpotensi berkembang dalam bidang ekonomi syariah, pariwisata religi, dan investasi, selain pelayanan haji dan umrah.

Pengembangan Kampung Haji Indonesia juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha nasional, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menyediakan produk, konsumsi, serta layanan pendukung jemaah.

Mustolih berharap investasi itu berlanjut menjadi sistem pelayanan yang lebih kuat, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para jemaah,” ujarnya.