Prabowo Minta Biaya Haji Tak Memberatkan, Keuangan Haji Bakal Diaudit Forensik

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah haji tetap terjangkau di tengah perubahan berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Presiden menekankan agar perubahan biaya penyelenggaraan haji tidak berujung pada beban yang terlalu besar bagi jemaah.

“Pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah. Karena itu, kami mencari formulasi bagaimana, walaupun ada perubahan angka-angka, jemaah tidak mendapatkan beban yang cukup besar,” kata Irfan dalam keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: Menhaj Ingatkan Risiko Gagal Berangkat Haji karena Kesehatan, Minta Jemaah Siapkan Fisik

Komposisi Bipih dan Nilai Manfaat

Salah satu formulasi yang dibahas pemerintah adalah restrukturisasi komposisi pembiayaan haji antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung jemaah dan nilai manfaat.

Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat.

Komposisi tersebut diharapkan dapat menjaga agar biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah tidak meningkat secara signifikan.

Presiden Dorong Audit Forensik Keuangan Haji

Selain persoalan biaya, Presiden juga memberikan perhatian terhadap tata kelola keuangan haji yang berada di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden meminta dilakukan audit forensik untuk mengetahui kondisi faktual pengelolaan keuangan haji.

“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji. Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar lebih baik untuk masa depan jemaah haji,” ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, audit forensik tersebut akan menjadi pijakan bagi pemerintah untuk melakukan rekonstruksi tata kelola keuangan haji agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Kementerian Haji dan Umrah selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengenai pelaksanaan audit tersebut.

Presiden Minta Kartel dan Mafia Haji Dibersihkan

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga memberikan arahan mengenai pembenahan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah.

Irfan mengatakan, Presiden mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah dalam menindak praktik kartel, pelanggaran, dan kecurangan yang dinilai merugikan calon jemaah.

“Beliau sangat mengapresiasi upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran dan kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” kata Irfan.

Ia menyampaikan, Presiden meminta agar praktik-praktik tersebut dibersihkan dari ekosistem haji dan umrah.

“Istilah beliau, sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” ujar Irfan.

Antrean Haji Disebut Faktual 14 Tahun

Pembenahan juga dilakukan terhadap data jemaah haji dan masa tunggu keberangkatan.

Dahnil mengatakan, pemerintah telah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah haji. Dari proses tersebut, ditemukan sekitar 400.000 data yang tidak valid.

Baca juga: Menhaj Minta Jemaah Haji Mandiri, Tak Bergantung pada KBIHU di Tanah Suci

Setelah data tersebut dibenahi, pemerintah menyebut rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat pada tahun ini secara faktual sekitar 14 tahun.

“Antrean faktualnya sekarang 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid,” kata Dahnil.

Pemerintah menyatakan pembenahan penyelenggaraan haji diarahkan pada tiga hal utama, yakni menjaga biaya yang ditanggung jemaah tetap ringan, memperkuat tata kelola keuangan haji, serta memastikan data dan masa tunggu jemaah lebih transparan sesuai kondisi faktual.