Penulis
KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menegaskan, kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 akan mengedepankan kebersamaan, tata kelola organisasi, dan kemaslahatan jam’iyah. Penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput menjadi salah satu prioritas kepengurusan baru.
Sementara itu, Katib Aam PBNU Prof Muhammad Nuh mengatakan, kepengurusan baru akan segera menyiapkan sejumlah agenda strategis, termasuk Musyawarah Nasional (Munas), Konferensi Besar (Konbes), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Agenda tersebut menjadi langkah awal atau quick win agar kehadiran NU dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sekarang harus ada hasil yang segera bisa dirasakan manfaatnya,” kata Nuh seusai pelantikan pengurus PBNU masa khidmah 2026–2031 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2026).
Baca juga: Link Twibbon Hari Santri 2026 dari PBNU, Lengkap dengan Cara Pakainya
Nuh mengatakan, PBNU ingin menunjukkan soliditas organisasi pada puncak peringatan hari lahir NU, 31 Januari 2027. Momentum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat kontribusi NU dalam memasuki abad kedua.
Menurut Nuh, penguatan PBNU akan bertumpu pada empat prinsip utama.
Pertama, menjaga qonun asasi dan Khittah NU sebagai ruh organisasi. Kedua, menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Ketiga, mengarahkan gerakan organisasi untuk menjangkau kelompok akar rumput. Keempat, menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama.
Ia menilai, penguatan akar rumput merupakan hal mendasar karena kekuatan organisasi sangat bergantung pada kondisi struktur paling bawah.
Nuh mengibaratkan NU sebagai pohon yang hanya dapat tumbuh besar apabila memiliki akar yang kuat.
“Akar itu mulai dari ranting, masyarakat bawah, kelompok mustasyar, a’wan, dan berbagai unsur organisasi yang perlu kita perkuat,” ujarnya.
Penguatan tersebut, lanjut Nuh, tidak hanya menyasar struktur kepengurusan, tetapi juga lembaga dan badan otonom NU.
Selain itu, PBNU ingin memperluas jangkauan organisasi kepada kelompok digital native, yakni generasi yang tumbuh bersama teknologi digital.
Menurut dia, kelompok tersebut perlu dirangkul karena memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan.
Dalam pelantikan yang sama, Gus Kikin menegaskan bahwa penyusunan komposisi kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keterwakilan wilayah dan antargenerasi.
“Komposisi kepengurusan yang telah disusun dengan berusaha mempertimbangkan semua aspek keterampilan, baik dari sisi kewilayahan maupun antargenerasi,” kata Gus Kikin.
Ia mengakui bahwa kepengurusan yang baru mungkin masih memiliki kekurangan. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari keterbatasan manusia dalam menyusun sebuah organisasi.
Gus Kikin berharap seluruh jajaran pengurus dapat mengedepankan semangat kebersamaan dan bekerja untuk kepentingan jam’iyah.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Pondok Pesantren Al-Hamid sebagai lokasi pelantikan memiliki makna tersendiri, yakni menegaskan komitmen PBNU untuk menjaga akar tradisi pesantren.
“Prosesi pelantikan PBNU di Pesantren Al-Hamid ini, kami berharap semua ulama bersatu dan berada dalam satu SOP untuk bersama-sama membangun, agar tradisi pesantren terjaga dan keutuhan negeri yang kita cintai tetap terpelihara,” ujarnya.
Gus Kikin turut mengutip pesan Rais Akbar PBNU Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang mengajak seluruh elemen masyarakat bergabung dalam Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Menurut dia, pesan tersebut menunjukkan bahwa NU merupakan organisasi yang terbuka dan merangkul berbagai kalangan.
“Kiai Hasyim Asy’ari mengajak semua komponen bangsa untuk bergabung ke dalam Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Ini menggambarkan inklusivitas daripada organisasi itu,” katanya.
Dalam rangkaian pelantikan tersebut, Gus Kikin membacakan Surat Keputusan Nomor 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026 tentang pengesahan komposisi dan personalia PBNU masa khidmah 2026–2031.
Surat keputusan itu merujuk pada hasil Sidang Pleno ke-4 dan Sidang Pleno ke-5 Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 30–31 Agustus 2026.
Setelah pembacaan surat keputusan, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memimpin prosesi baiat bagi kepengurusan baru.
Kiai Miftach menjelaskan bahwa baiat merupakan ikrar spiritual yang berfungsi memperbarui sekaligus memperkuat janji setia pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.
“Yang harus kita cermati, baiat adalah inisiasi spiritual, janji setia. Baiat merupakan pembaruan, penguatan terhadap janji setia tersebut,” katanya.
Prosesi diawali dengan pembacaan dua kalimat syahadat, kemudian dilanjutkan dengan ikrar yang diikuti seluruh pengurus PBNU.
Baca juga: Rais Syuriah PBNU Dorong Edukasi Seks dan Kesehatan Mental bagi Ibu Nyai
Dalam ikrar tersebut, para pengurus menyatakan kesiapan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila serta UUD 1945, menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
Dengan kepengurusan baru ini, PBNU diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas manfaat organisasi bagi masyarakat. Penguatan struktur hingga tingkat akar rumput, penjagaan tradisi pesantren, serta adaptasi terhadap perkembangan digital menjadi bagian dari upaya NU menjawab tantangan ke depan.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.