Penulis
KOMPAS.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong penggunaan bahasa agama sebagai instrumen diplomasi global untuk mendorong perdamaian dunia dan mengatasi krisis kemanusiaan.
Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam Pertemuan Internasional untuk Perdamaian yang diselenggarakan Komunitas Sant’Egidio di Assisi, Italia, pada 25–27 Oktober 2026.
Dalam forum bertajuk Unarmed and Disarming Peace, Nasaruddin tampil sebagai pembicara kunci dalam Forum 16 bertema Prayer, Dialogue and Peace: The Legacy of Assisi.
Melalui makalah berjudul Beyond Tolerance, Beyond Domination: Progressive Pluralism and Ecotheology in the Indonesian Archipelago, Nasaruddin memaparkan gagasan mengenai pluralisme progresif dan ekoteologi sebagai pendekatan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Menurut dia, diplomasi internasional tidak cukup mengandalkan perundingan politik dan kesepakatan formal. Dialog lintas agama harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dialog lintas agama tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen kesepakatan di atas kertas, melainkan harus ditransformasikan menjadi aksi kemanusiaan yang nyata,” ujar Nasaruddin dalam forum tersebut, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Ia menekankan bahwa agama memiliki sumber nilai moral yang dapat mendorong solidaritas, mengurangi permusuhan, serta memperkuat kerja sama lintas kelompok di tengah konflik global.
Baca juga: Dari Madinah ke Gaza, MUI Serukan Perdamaian Dunia di Italia
Dalam paparannya, Nasaruddin menawarkan dua gagasan utama yang dapat menjadi landasan bagi upaya membangun perdamaian global, yakni pluralisme progresif dan ekoteologi Nusantara.
Melalui konsep pluralisme progresif, ia mengajak masyarakat dunia melampaui toleransi yang hanya dimaknai sebagai sikap membiarkan perbedaan.
Menurut Nasaruddin, kerukunan yang kokoh membutuhkan penghormatan aktif terhadap keberagaman dan pengakuan atas hak setiap kelompok untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan untuk menjadi seragam.
Ia menegaskan bahwa hubungan antarkelompok agama tidak seharusnya dibangun berdasarkan dominasi mayoritas terhadap minoritas, melainkan melalui kesediaan hidup bersama secara setara dan saling menghormati.
“Yang sama jangan dipaksa berbeda, yang berbeda jangan dipaksa sama,” demikian prinsip yang disampaikan Nasaruddin untuk menggambarkan pentingnya mengelola perbedaan secara proporsional.
Ia menilai pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi masyarakat internasional, terutama ketika polarisasi identitas dan konflik berbasis agama masih menjadi tantangan di berbagai negara.
Dengan pendekatan tersebut, agama diharapkan tidak menjadi pembatas hubungan antarmanusia, tetapi menjadi jembatan untuk membangun persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan.
Pilar kedua yang disampaikan Nasaruddin adalah ekoteologi, yakni pendekatan yang menghubungkan pemahaman keagamaan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan.
Ia menyoroti krisis iklim sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, ekonomi, dan kebijakan pemerintah, tetapi juga menyangkut cara manusia memandang alam.
Dalam perspektif tersebut, alam tidak semestinya diperlakukan semata-mata sebagai objek eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebaliknya, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk merawat kelestariannya.
Dengan menggunakan perspektif sufistik Islam, Nasaruddin mengajak masyarakat memahami alam sebagai manifestasi tanda-tanda kebesaran Tuhan. Pemahaman ini, menurutnya, dapat mendorong hubungan yang lebih bertanggung jawab antara manusia dan lingkungan.
Ia mengajak para pemimpin agama menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari praktik keagamaan dan gerakan kemanusiaan.
Gagasan ini memperluas makna perdamaian. Perdamaian bukan hanya ketiadaan perang antarmanusia, tetapi juga mencakup upaya menjaga bumi agar tetap layak dihuni oleh generasi mendatang.
Sebagai contoh penerapan ekoteologi di Indonesia, Nasaruddin mengangkat upaya pengelolaan Masjid Istiqlal, Jakarta, yang menerapkan berbagai langkah ramah lingkungan.
Menurut bahan yang disampaikan dalam forum tersebut, Masjid Istiqlal memperoleh sertifikasi bangunan hijau EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) dari International Finance Corporation (IFC).
Penerapan efisiensi energi dan air, termasuk melalui pemanfaatan panel surya serta pengelolaan air wudu, disebut menghasilkan penghematan energi sebesar 23 persen dan air hingga 36 persen.
Nasaruddin menempatkan pengalaman tersebut sebagai contoh bahwa rumah ibadah dapat berkontribusi langsung terhadap upaya menghadapi perubahan iklim.
Dengan demikian, nilai keagamaan tidak hanya diwujudkan melalui ritual, tetapi juga melalui pengelolaan fasilitas ibadah yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Ia mendorong agar rumah ibadah di berbagai negara dapat menjadi pusat pendidikan lingkungan, solidaritas sosial, dan aksi kemanusiaan.
Pertemuan internasional di Assisi tersebut juga diwarnai penyampaian pesan video Paus Leo XIV yang menekankan pentingnya perdamaian dan penolakan terhadap perang.
Dalam materi yang disampaikan kepada peserta, pesan Paus mengajak para pemimpin dunia meninggalkan bahasa kesombongan dan mengedepankan negosiasi serta perdamaian.
Semangat tersebut sejalan dengan gagasan Nasaruddin mengenai pentingnya membangun diplomasi yang tidak berhenti pada kepentingan politik, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kemanusiaan.
Dalam forum yang mempertemukan tokoh lintas agama dan pemikir internasional itu, isu perdamaian dibahas bersama dengan persoalan persaudaraan, kebebasan beragama, serta tanggung jawab terhadap lingkungan.
Sejumlah tokoh yang disebut hadir dalam rangkaian forum tersebut antara lain Presiden Komunitas Sant’Egidio Marco Impagliazzo, penasihat khusus Abrahamic Family House David Rosen, tokoh Buddhisme Jepang Megumi Hirota Wada, dan Kardinal George Jacob Koovakad dari Takhta Suci.
Beragam perspektif yang dibawa para peserta menunjukkan bahwa upaya membangun perdamaian membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemimpin agama hingga masyarakat sipil.
Nasaruddin menegaskan pentingnya menjadikan bahasa agama sebagai bagian strategis dari diplomasi internasional. Menurut dia, nilai-nilai spiritual dapat membantu membuka ruang dialog ketika komunikasi politik mengalami kebuntuan.
Pendekatan ini tidak berarti menggantikan diplomasi formal, tetapi melengkapinya dengan prinsip kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Baca juga: Cegah Kecurangan, Kemenag Hubungkan Data Nikah dan Cerai pada 2027
Melalui pluralisme progresif dan ekoteologi, Indonesia dapat menawarkan pengalaman dalam mengelola keberagaman sekaligus mendorong tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.
Gagasan tersebut juga menempatkan rumah ibadah sebagai ruang yang potensial untuk memperkuat persaudaraan lintas iman, memberikan bantuan kemanusiaan, serta membangun kesadaran ekologis.
Setelah agenda di Assisi, Nasaruddin dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Vatikan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Takhta Suci dan menjajaki kerja sama kajian keagamaan dengan Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI).
Melalui rangkaian agenda tersebut, diplomasi keagamaan diharapkan dapat memperluas ruang kerja sama Indonesia dengan komunitas internasional dalam membangun perdamaian, memperkuat kerukunan, dan menghadapi tantangan kemanusiaan global.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.