Tiga Kementerian Bersinergi Perkuat Infrastruktur Pesantren di Indonesia

KOMPAS.com-Tragedi ambruknya bangunan musala di salah satu pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri.

Sebagai tindak lanjut, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta, seperti rilis yang diterima KOMPAS.com.

Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Usai Tragedi Al Khoziny, Kemenag Gandeng Basarnas Benahi Keamanan Pesantren

Kesepakatan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat koordinasi, pertukaran data, serta dukungan teknis bagi peningkatan keamanan dan kesehatan lingkungan pesantren di seluruh Indonesia.

Pesantren, Aset Pendidikan Keagamaan Terbesar di Indonesia

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Tanah Air.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat besar, mencapai 42.369 lembaga. Semuanya swasta, tidak ada yang berstatus negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ujar Menag Nasaruddin.

Menurutnya, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata perlindungan negara terhadap generasi muda yang menempuh pendidikan di lembaga keagamaan.

“Peristiwa yang terjadi di Jawa Timur menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah ingin memastikan seluruh bangunan pesantren di Indonesia aman dan layak digunakan,” tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya: Kerja Bakti Santri Bukan Eksploitasi, Tapi Tradisi Pendidikan Pesantren

Apresiasi untuk Presiden Prabowo

Nasaruddin Umar menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungannya terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sigap memberikan arahan dan menambah anggaran untuk sektor ini. Ini bukti bahwa negara memberikan perhatian besar terhadap pendidikan pesantren,” ucap Menag Nasaruddin.

Peran Kementerian PUPR dalam Penguatan Teknis

Kementerian PUPR akan berperan memastikan setiap bangunan pesantren memenuhi standar keandalan konstruksi.

Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap kondisi fisik bangunan pesantren di sejumlah daerah.

“Kami akan memastikan bangunan pesantren layak dan aman. Tahap awal dilakukan sampling terhadap 80 pesantren, dan hasilnya akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk ditindaklanjuti,” kata Doddy.

Baca juga: MUI Minta Kegiatan di Bangunan Pesantren Tak Layak Dihentikan Sementara

Ia menambahkan, tim teknis PUPR juga akan mendampingi proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memberikan pelatihan sederhana kepada pengelola pesantren.

“Kami ingin membantu pesantren kecil agar tidak kesulitan mengurus izin bangunan. Kami juga akan memberi panduan teknis dasar agar pembangunan dilakukan lebih aman dan efisien,” ujarnya.

Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Perlindungan Santri sebagai Wujud Keadilan Negara

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah bentuk keadilan sosial dari negara.

“Yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Itulah makna sejati dari keadilan negara,” kata Muhaimin.

Kesepakatan antara tiga kementerian tersebut mencakup tiga hal utama:

1. Pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag.
2. Dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Penandatanganan kesepakatan di Jakarta turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.

Hadir antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu dan Gugun Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat infrastruktur pendidikan berbasis pesantren di seluruh Indonesia — tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek keselamatan dan kesejahteraan santri.