Kuota Haji 2026 per Provinsi: Jawa Timur Terbanyak, Sulawesi Utara Terendah

KOMPAS.com-Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI menetapkan sebaran kuota haji per provinsi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Kebijakan tersebut disusun dengan asas transparansi dan keadilan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, pembagian kuota haji reguler dilakukan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf b dalam undang-undang tersebut.

Baca juga: Kemenhaj Proyeksikan 50 Ribu Calon Haji Prioritas Ikuti Skema Murur demi Hindari Kepadatan

Marwan menjelaskan, seperti dilansir Antara, pembagian kuota didasarkan pada proporsi jumlah daftar tunggu calon jamaah haji di tiap provinsi. Dengan sistem ini, rata-rata masa tunggu jemaah haji Indonesia kini mencapai 26 tahun secara nasional.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, sistem berbasis daftar tunggu diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi tersebut mewajibkan pembagian kuota reguler ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai jumlah daftar tunggu masing-masing wilayah.

Menurut Dahnil, sistem ini dinilai lebih adil karena menghapus kesenjangan waktu tunggu antarprovinsi yang sebelumnya bisa mencapai 47 tahun di beberapa daerah.

Ia menjelaskan, kebijakan ini juga berdampak langsung pada pemerataan nilai manfaat dana setoran haji, sebab seluruh calon jamaah memiliki peluang yang setara dalam memperoleh manfaat tersebut.

Melalui skema baru tersebut, terdapat 10 provinsi yang memperoleh penambahan kuota sekaligus perpendekan masa tunggu.

Sementara itu, 20 provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian yang berdampak pada penambahan waktu tunggu.

Baca juga: Kuota Haji Indonesia 2026 Ditetapkan 221.000 Jamaah, BPIH Diusulkan Rp 88,4 Juta

Berikut rincian kuota haji 2026 per provinsi:

Aceh: 5.426 orang

Sumatera Utara: 5.913

Sumatera Barat: 3.928

Riau: 4.682

Jambi: 3.276

Sumatera Selatan: 5.895

Bengkulu: 1.354

Lampung: 5.827

DKI Jakarta: 7.819

Jawa Barat: 29.643

Jawa Tengah: 34.122

D.I. Yogyakarta: 3.748

Jawa Timur: 42.409

Bali: 698

Nusa Tenggara Barat: 5.798

Nusa Tenggara Timur: 516

Kalimantan Tengah: 1.559

Kalimantan Selatan: 5.187

Kalimantan Timur: 3.189

Kalimantan Utara: 489

Sulawesi Utara: 402

Sulawesi Tengah: 1.753

Sulawesi Selatan: 9.670

Sulawesi Tenggara: 2.063

Sulawesi Barat: 1.450

Maluku: 587

Maluku Utara: 785

Gorontalo: 608

Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan: 933

Papua Barat dan Papua Barat Daya: 447

Bangka Belitung: 1.077

Kepulauan Riau: 1.085

Banten: 9.124

Kalimantan Barat: 1.855

Kemenag dan Komisi VIII DPR RI berharap, mekanisme pembagian kuota haji berbasis daftar tunggu ini dapat menghadirkan sistem haji yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah di Indonesia.