Editor
KOMPAS.com — Ketua Umum PBNU Versi Kramat Raya Yahya Cholil Staquf akhirnya menanggapi langsung pernyataan KH Said Aqil Siroj yang menyebut polemik internal PBNU saat ini dipicu oleh konsesi tambang dan mengusulkan agar izin tersebut dikembalikan kepada pemerintah.
Respons Gus Yahya menandai babak baru perdebatan yang dalam beberapa bulan terakhir memanas di ruang publik.
Gus Yahya menilai usulan Kiai Said bukanlah hal yang tabu untuk dibahas. Menurutnya, semua keputusan organisasi—termasuk soal konsesi tambang—harus diputuskan melalui mekanisme kolektif.
Baca juga: PBNU Alihkan Rapat Pleno Jadi Rapat Koordinasi Penanganan Bencana
“Iya, itu nggak masalah, tapi semua harus dibicarakan bersama. Karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa, mari kita bicarakan nanti,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Ia juga tak menampik bila publik mengaitkan memanasnya dinamika internal PBNU dengan isu tambang.
“Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira ya masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ,” katanya.
Namun, menurutnya, persoalan PBNU jauh lebih kompleks daripada sekadar tambang.
“Ini kompleks, ada masalah macam-macam.”
Pernyataan ini merespons pandangan Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj yang sebelumnya mengusulkan agar konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU dikembalikan demi menghindari mudarat lebih besar bagi jam’iyah.
Kiai Said menilai polemik yang berkembang beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kegaduhan internal dan eksternal, berbeda dari harapan awal bahwa tambang dapat menjadi peluang kemandirian ekonomi organisasi.
Pada mulanya, Said Aqil memandang pemberian konsesi tambang sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kiprah NU dan peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan warga NU bila dikelola secara profesional.
Baca juga: Keluarga Ma’ruf Amin Bantah Klaim Restui Zulva Mustafa Sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU
Namun perkembangan situasi menunjukkan bahwa perdebatan mengenai tata kelola, dinamika internal, dan polemik berkepanjangan justru menimbulkan dampak negatif.
Dengan pernyataan terbaru Gus Yahya, isu tambang kembali menjadi sorotan utama. Keputusan akhir kini bergantung pada forum organisasi yang akan menentukan apakah konsesi tambang tetap dipertahankan atau dikembalikan kepada pemerintah.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang