PBNU Alihkan Rapat Pleno Jadi Rapat Koordinasi Penanganan Bencana

KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengalihkan agenda Rapat Pleno yang sedianya digelar Kamis (11/12/2025) di lantai 8 Gedung PBNU menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan ketentuan konstitusional serta urgensi situasi bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menjelaskan bahwa undangan Rapat Pleno telah dikirim melalui surat resmi bernomor 4803/PB.01/4.I.01.01/99/12/2025 kepada seluruh peserta.

Baca juga: Keluarga Ma’ruf Amin Bantah Klaim Restui Zulva Mustafa Sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU

Undangan tersebut ditujukan kepada 2 Mustasyar, 17 pengurus Syuriyah, 9 A’wan, 28 pengurus Tanfidziyah, 11 ketua lembaga, 8 pimpinan badan otonom, serta 33 peserta daring—dengan total 108 peserta. Jumlah tersebut dinilai memenuhi syarat kuorum sesuai AD/ART dan Peraturan Perkumpulan.

Amin menambahkan, undangan untuk Rais Aam juga telah dikirim dan dikonfirmasi melalui komunikasi personal. Namun hingga keterangan pers dirilis, belum ada kepastian kehadiran.

“Meskipun syarat formal telah terpenuhi, Ketua Umum bersama peserta rapat sepakat untuk tetap taat pada ketentuan organisasi dengan mengubah forum Pleno menjadi rapat koordinasi,” ujar Amin dilansir dari keterangan tertulis, Kamis.

Perubahan ini dilakukan demi memprioritaskan penanganan bencana di Sumatera dan sejumlah daerah lain.

Forum kemudian diarahkan untuk membahas langkah-langkah strategis PBNU dalam mendukung penanggulangan kebencanaan nasional secara terpadu.

Selain membahas respons kebencanaan, forum juga menyinggung dinamika internal PBNU. Amin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan internal tetap ditempuh melalui jalur islah sebagaimana arahan para kiai sepuh dalam tiga pertemuan penting: silaturahmi alim ulama di kantor PBNU (23 November 2025), musyawarah mustasyar dan masyayikh di Pesantren Al-Falah Ploso Kediri (30 November 2025), serta pertemuan di Pesantren Tebuireng Jombang (6 Desember 2025).

Baca juga: Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU, Menag Harap Pleno Syuriyah Jadi Solusi Perpecahan

“Seluruh arahan para kiai sepuh menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi dan memastikan kepemimpinan berjalan hingga Muktamar berikutnya,” tegas Amin.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, PBNU secara resmi menetapkan perubahan agenda dari Rapat Pleno menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan.

“Semoga keputusan ini dapat dipahami seluruh pihak sebagai ikhtiar PBNU dalam menjaga ketertiban organisasi sekaligus tanggap terhadap kebutuhan umat,” tutupnya.