MUI Dukung Pilkada via DPRD dan Soroti Dampak Negatif Pilkada Langsung

KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pandangannya terkait kembali mengemukanya wacana evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dalam diskursus publik nasional.

MUI menekankan pentingnya orientasi kebijakan politik pada kemaslahatan publik dan pencegahan dampak destruktif bagi masyarakat.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan bahwa sejumlah partai politik dan aktor politik telah mengusulkan perbaikan sistem pilkada, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca juga: MUI Beri Catatan atas KUHP Baru, Soroti Tafsir Pemidanaan Nikah Siri

“MUI memandang bahwa kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik serta dijalankan dengan prinsip keadaban dan upaya meminimalkan potensi destruktif,” ujar Prof. Ni’am dilansir dari MUIDigital, Selasa (6/1/2026).

Dalam perspektif keagamaan, kata dia, kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri dalam urusan publik wajib diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kebijakan publik merupakan keniscayaan.

“Tugas kita adalah mengevaluasi kebijakan publik. Jika mendatangkan kemaslahatan, maka dilanjutkan. Namun jika mendatangkan mafsadat, harus diperbaiki,” tegasnya.

Dampak Negatif Pilkada Langsung

Ni’am mengungkapkan bahwa MUI telah melakukan kajian mendalam terkait sistem pilkada langsung sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI pada 2012.

Dari kajian tersebut, MUI menemukan sejumlah dampak negatif yang patut menjadi perhatian serius.

“Pilkada langsung menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta praktik politik uang yang merusak akal sehat dan moralitas masyarakat,” paparnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak taat hukum dan lebih berorientasi pada pengembalian modal sosial maupun modal ekonomi, ketimbang mengabdi pada kepentingan rakyat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, MUI melalui forum pertemuan ulama fatwa se-Indonesia di Tasikmalaya mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

Baca juga: MUI Kritik Pemidanaan Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru

Usulan ini, lanjut Prof. Ni’am, telah dibahas sejak 13 tahun lalu dan dinilai masih relevan dengan situasi politik saat ini.

“Bangsa yang beradab adalah bangsa yang ingin maju. Bangsa yang maju harus belajar dari sejarah. Yang baik kita pertahankan, yang buruk kita evaluasi dan kita perbaiki. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berorientasi pada kemaslahatan publik,” pungkasnya.