GP Ansor Siap Beri Bantuan Hukum untuk Gus Yaqut

KOMPAS.com — Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan terkait perkara yang dialami oleh Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

Sikap tersebut ditegaskan sebagai wujud konsistensi GP Ansor dalam menjunjung supremasi hukum dan prinsip keadilan di negara hukum.

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menyampaikan bahwa organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Kemenhaj Tegaskan PK Haji Khusus, Jamaah Terima Dana hingga USD 8.685,5

“GP Ansor menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami percaya bahwa negara memiliki mekanisme hukum yang harus dihormati oleh semua pihak,” ujar Addin dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Addin menegaskan, GP Ansor tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun, sebagai organisasi yang berlandaskan nilai kebangsaan, keadilan, dan hak asasi manusia, GP Ansor merasa berkewajiban memastikan setiap kadernya memperoleh perlakuan hukum yang adil.

Dengan pertimbangan bahwa Gus Yaqut merupakan kader GP Ansor serta pernah menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2015–2024 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat, GP Ansor menilai ada tanggung jawab moral dan organisasi untuk memastikan hak-hak hukum yang bersangkutan tetap terlindungi.

“Oleh karena itu, GP Ansor akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor, dengan tujuan memastikan agar hak-hak hukum Gus Yaqut sebagai warga negara tetap terpenuhi dan tidak terjadi perlakuan yang semena-mena,” tegas Addin.

Ia menambahkan, pendampingan hukum tersebut semata-mata ditujukan untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan hak asasi manusia, bukan untuk mempengaruhi atau menghambat proses hukum yang berjalan.

Pernyataan GP Ansor ini disampaikan di tengah perhatian publik terhadap proses hukum yang sedang dijalani Gus Yaqut. 

Diketahui, Mantan Menteri Agama Gus Yaqut menjadi tersangka korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Pelunasan Tersendat, 13 Asosiasi Nilai Penyelenggaraan Haji Khusus 2026 Berisiko Gagal

Sebagai tokoh nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi kepemudaan dan keagamaan, dinamika hukum yang melibatkan Gus Yaqut turut menjadi sorotan berbagai kalangan.

GP Ansor menilai bahwa dalam situasi semacam ini, sikap menghormati proses hukum sekaligus menjamin hak-hak warga negara merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Organisasi menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan, tanpa tekanan maupun prasangka.