Editor
KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan masih menunggu penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI M. Cholil Nafis saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurut MUI, klarifikasi Presiden diperlukan sebelum organisasi menyampaikan sikap resmi.
MUI menegaskan pandangannya akan merujuk pada ajaran agama dan konstitusi negara.
Baca juga: Soal Board of Peace, Menag: Kalau Belum Paham Penjelasan Presiden Berpotensi Beda Pendapat
M. Cholil Nafis mengatakan MUI bersama organisasi masyarakat Islam lainnya berencana melakukan dialog dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dialog tersebut akan membahas berbagai isu strategis, dengan fokus utama pada keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Mau dialog tentang kepesertaan anggota Indonesia di BoP, Board of Peace. Mungkin nanti juga bisa melebar dengan tema-tema lainnya untuk kebaikan bangsa, termasuk soal bencana barangkali. Tapi tema utamanya soal Board of Peace,” kata Cholil,seperti dikuti dari Antara.
Baca juga: Prabowo Undang 64 Tokoh Ormas Islam ke Istana Bahas Board of Peace
Cholil menegaskan bahwa MUI memiliki prinsip yang bersumber dari ajaran Islam dan konstitusi negara.
Ia menyebutkan, Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an menolak segala bentuk perbudakan dan penindasan terhadap umat manusia.
Prinsip tersebut, menurutnya, sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.
Lebih lanjut, Cholil menjelaskan bahwa MUI ingin terlebih dahulu mendengarkan alasan Presiden Prabowo terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Penjelasan tersebut akan menjadi dasar bagi MUI sebelum menyampaikan sikap resmi organisasi.
“Kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden, mengapa Indonesia bergabung. Nanti kita tunggu bagaimana penjelasannya Pak Presiden. Nanti kita sampaikan dulu,” terangnya.
Cholil menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi MUI terkait isu tersebut.
Ia menekankan bahwa berbagai pernyataan yang berkembang di ruang publik belum mencerminkan sikap final organisasi.
“Jadi ada yang pokok bahwa kita anti penjajahan, kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tentu kita ingin yang terbaik itu perdamaian dunia. Kita kan belum tahu apa alasan Presiden untuk bergabung itu. Kita mau dengarkan, nanti selesai itu baru kita jelasin,” pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang