KH Imam Jazuli: Tajdid Ekologis NU Harga Mati untuk Selamatkan Bumi dari Krisis Iklim

KOMPAS.com - Krisis iklim global dinilai bukan lagi sekadar wacana akademik. KH Imam Jazuli Lc MA menegaskan, kondisi bumi saat ini sudah memasuki fase darurat yang menuntut respons keagamaan yang konkret.

Tokoh yang juga pernah menjadi pengurus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010–2015 itu menyebut, tajdid ekologis atau pembaruan gerakan lingkungan harus menjadi agenda strategis organisasi.

“Bumi sedang tidak baik-baik saja. Krisis lingkungan bukan isu teoritis, tetapi ancaman nyata,” ujar KH Imam Jazuli, yang merupakan pengasuh Ponpes Bina Insan Mulia, Cirebon ini, kepada Kompas.com dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

Baca juga: Pesantren di Abad Kedua NU: Berani Berubah atau Tetap di Pinggiran Kekuasaan?

Suhu Global Melampaui Ambang Batas

Menurutnya, peningkatan suhu bumi yang di sejumlah wilayah telah melampaui 1,5°C memicu rangkaian bencana multidimensional.

Mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, hingga gelombang panas ekstrem menjadi tanda krisis yang tak bisa diabaikan.

KH Imam Jazuli mencontohkan gelombang panas mematikan yang melanda Eropa pada 2025 sebagai alarm keras bagi dunia.

Di Indonesia sendiri, lanjut dia, dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan menunjukkan dampak perubahan iklim semakin nyata.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sambungnya, juga memperlihatkan praktik ekstraktif yang mengabaikan daya dukung lingkungan kerap memperparah krisis, bahkan mengorbankan ruang hidup masyarakat kecil.

Dari Ekoteologi ke Kesalehan Praktis

Alumni Ponpes Lirboyo Kediri dan Departemen Teologi dan Filsafat Universitas Al Azhar Kairo ini menilai, sebagai organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan teologi lingkungan atau ekoteologi dalam gerakan nyata.

Dalam pandangan KH Imam Jazuli, alam adalah amanah Allah dan manusia berperan sebagai khalifah yang wajib menjaganya. Karena itu, tajdid ekologis NU harus bergerak dari diskursus menuju aksi.

Ia menawarkan tiga langkah konkret.

1. Kurikulum Pesantren Berbasis Lingkungan

KH Imam Jazuli menilai pesantren dapat menjadi motor perubahan melalui pendidikan ekologi. Sistem takzir, misalnya, bisa diarahkan pada aktivitas menanam pohon atau pengelolaan sampah ramah lingkungan.

2. Pemberdayaan Warga Nahdliyin

Melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), workshop, seminar, serta pendampingan konservasi gambut dan agroekologi perlu digencarkan. “Kesadaran ekologis harus tumbuh dari akar rumput,” tegasnya.

3. Advokasi Regulasi Ekologis

Ia juga mendorong NU bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengawal kebijakan tambang, minyak, dan kehutanan agar berpihak pada kelestarian lingkungan serta hak masyarakat adat.

“Keselamatan bumi adalah bagian dari iman,” kata KH Imam Jazuli menegaskan.

Transisi Energi Harus Berkeadilan

Dalam konteks krisis energi global, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Ponpes Se-Indonesia) ini berpandangan bahwa transisi menuju energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi merupakan keniscayaan. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak bersifat elitis.

Menurut dia, peralihan energi tidak boleh memicu perampasan tanah atau mengorbankan ruang hidup rakyat kecil.

NU, kata KH Imam Jazuli, harus memastikan transisi energi berjalan adil dan berpihak pada masyarakat.

Ujian Iman Abad ke-21

Di bagian akhir refleksinya, KH Imam Jazuli menyebut krisis lingkungan sebagai ujian iman terbesar abad ini.

Baca juga: PWNU Jatim: Mujahadah Kubro 1 Abad NU Perkuat Persatuan dan Keutuhan NKRI

Jika NU mampu mengintegrasikan nilai-nilai ekologi dalam struktur dan gerakannya, ia optimistis organisasi tersebut bisa menjadi model peradaban dunia dalam menghadapi perubahan iklim.

“Menjaga lingkungan adalah wujud cinta tanah air. Keselamatan bumi adalah harga mati,” pungkas KH Imam Jazuli yang juga alumni Dept Politic and Strategy Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dept International Strategic and Defence Studies Universiti Malaya.