Soal Konsesi Tambang, Gus Yahya Tegaskan PBNU Tak Mau Jadi Naga ke-10

KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa keterlibatan NU dalam pengelolaan konsesi tambang bukan bertujuan menjadikan organisasi sebagai kekuatan bisnis baru ataupun alat akumulasi kekayaan.

Menurut Gus Yahya, langkah tersebut harus dipahami sebagai upaya menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat basis NU dengan tetap menjaga independensi organisasi di tengah dinamika politik nasional.

Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya saat menanggapi kritik publik terkait penerimaan konsesi tambang oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, termasuk NU.

Ia mengakui bahwa langkah tersebut memunculkan banyak pertanyaan karena NU selama ini dikenal sebagai organisasi sosial-keagamaan, bukan korporasi bisnis.

“NU ini organisasi sosial keagamaan, tidak pernah punya pengalaman memiliki korporasi apalagi punya tambang. Punya warung kelontong saja belum pernah, apalagi punya tambang,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Baca juga: Tanpa Meritokrasi di NU, Gus Yahya: Semua Orang Bisa Lompat ke Puncak

Ia menjelaskan bahwa pemberian konsesi tambang bukan kebijakan khusus untuk NU semata, melainkan bagian dari agenda pemerintah yang juga melibatkan organisasi masyarakat lainnya.

“Pemerintah punya agenda untuk membagi konsesi tambang kepada organisasi-organisasi masyarakat termasuk NU. Jadi bukan cuma NU yang dapat, yang lain dapat juga,” katanya.

Namun, Gus Yahya tidak menampik bahwa NU menghadapi tantangan besar dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Sebab, organisasi sebesar NU belum memiliki pengalaman mengelola usaha korporasi dalam skala besar sehingga membutuhkan proses penyesuaian dan pembelajaran.

“NU itu sejak awal memang harus menghadapi tantangan-tantangan untuk melakukan kalibrasi dari satu inisiatif baru supaya bisa dilaksanakan dengan baik di tengah konstruksi yang eksisting yang sekarang ada,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memberikan waktu kepada PBNU untuk menyusun tata kelola yang tepat dan akuntabel sebelum pengelolaan tambang benar-benar berjalan optimal.

“Kami tentu saja harus mohon maaf kepada masyarakat bahwa kami perlu waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan semua ini karena belum pernah sama sekali,” ucap Gus Yahya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa orientasi utama pengelolaan tambang oleh NU bukanlah memperkaya organisasi, melainkan menjadikan konsesi tersebut sebagai saluran distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat akar rumput.

“Perspektifnya adalah supaya ini menjadi channel terhantarnya maslahat dari tambang itu kepada masyarakat basis. Maka tujuan dari pengelolaan tambang oleh NU jelas bukan dan tidak boleh menjadi sesuatu untuk mengakumulasikan kekayaan untuk NU sendiri,” ungkapnya.

Baca juga: Krapyak, Rahim Intelektual NU: Dari Gus Dur hingga Gus Yahya

Gus Yahya bahkan menolak anggapan bahwa NU ingin berubah menjadi kekuatan oligarki ekonomi baru melalui pengelolaan tambang.

“NU ini tidak bisa lalu berpikir NU dapat tambang ingin jadi naga ke-10 misalnya, kan tidak. Tapi ini semuanya untuk masyarakat basis,” tuturnya.

Menurutnya, PBNU saat ini sedang menyusun berbagai perangkat aturan internal untuk memastikan tata kelola tambang dilakukan secara transparan dan objektif.

Salah satunya melalui penyusunan peraturan perkumpulan khusus terkait prinsip pengelolaan tambang.

“Kita mempersiapkan satu peraturan perkumpulan yang khusus untuk mengatur prinsip-prinsip tata kelola tambang yang menjadi konsesi NU misalnya. Ini semua kami lakukan supaya ada akuntabilitas, ada transparansi dan semuanya dilaksanakan secara objektif,” jelas Gus Yahya.

Ia juga mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak aspek teknis yang belum sepenuhnya dipahami oleh PBNU, termasuk soal hitung-hitungan keuntungan bisnis tambang.

“Terus terang saja memang kami masih mencari keuntungannya berapa. Saya sendiri misalnya masih tidak tahu gimana cara ngitung keuntungannya itu sampai sekarang. Saya ini jualan genteng saja gagal dulu, apalagi suruh mikir tambang,” katanya sambil berkelakar.

Di tengah polemik tersebut, Gus Yahya juga menyinggung mengapa NU menjadi organisasi yang paling banyak mendapat sorotan publik dibanding ormas lain yang memperoleh konsesi serupa.

“Ya lebih seksi kali ya,” ujarnya singkat.

Meski demikian, Gus Yahya menegaskan bahwa langkah NU menerima konsesi tambang tidak boleh dibaca sebagai tanda organisasi sedang mendekat pada kekuasaan atau kehilangan independensinya.

Menurutnya, sejak awal sejarah berdirinya, NU memiliki karakter independen yang sangat kuat dan tidak mudah dikooptasi oleh kekuatan politik mana pun.

“NU itu sebetulnya by nature memang independen. Tidak bisa siapa yang bisa mengangkangi satu basis komunitas yang begitu luas dan memang punya tradisi independennya yang sangat kuat itu,” ungkapnya.

Baca juga: Kiai Imjaz, Gus Yahya, dan Gus Yusuf Hadir di PMKNU Cirebon, Sinyal Panas Menuju Muktamar NU 2026

Ia mencontohkan bagaimana NU tetap mampu menjaga jarak dengan kekuasaan sejak era kolonial Belanda, Orde Lama, hingga Orde Baru.

“Belanda tidak bisa mengkooptasi NU. Orde Lama dulu juga tidak bisa mengkooptasi NU. Bahkan Orde Baru dengan konstruksi yang seperti itu tidak bisa mengkooptasi NU,” tutur Gus Yahya.

Namun menurutnya, yang paling penting bukan sekadar mempertahankan independensi, melainkan menentukan untuk apa independensi tersebut digunakan.

“Tinggal persoalannya bagaimana NU memanfaatkan independensinya. Dengan independen ini kita mau apa? Kita mau ikut berebut kekuasaan atau kita mau melakukan sesuatu untuk masyarakat basis?” katanya.

Gus Yahya mengakui memang ada sebagian kalangan yang memandang NU seharusnya masuk lebih jauh ke dalam arena kekuasaan politik.

Tetapi ia menegaskan bahwa posisi dasar NU tetaplah sebagai organisasi khidmah untuk masyarakat luas.

“NU ini sebetulnya posisinya ada pada khidmah kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia kemudian mengutip pesan pendiri NU, Hasyim Asy'ari, yang menyebut bahwa NU harus mengupayakan kemaslahatan seluruh masyarakat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

“NU itu tas’a li mashlahatil ‘ammah. Jadi NU ini mengupayakan kemaslahatan semua orang, masyarakat umum, dan mengupayakan kebaikan bagi mereka baik dunia maupun akhirat,” jelas Gus Yahya.

Dengan demikian, menurutnya, keterlibatan NU dalam berbagai isu kebangsaan termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi harus tetap ditempatkan dalam kerangka pelayanan sosial, bukan perebutan kekuasaan ataupun kepentingan kelompok tertentu.

“Yang harus menjadi posisi NU bukan soal merebut kekuasaan lalu mempertahankannya, tapi soal bagaimana memperjuangkan kemaslahatan umum,” pungkasnya.