Jelang Muktamar, Wasekjen PBNU Minta Ada Dewan Pakar di Struktur Baru

KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan mengusulkan pembentukan Dewan Pakar atau Dewan Ahli dalam struktur PBNU untuk mengakomodasi potensi kader yang selama ini belum terwadahi.

Gagasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari dorongan reformasi organisasi menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan datang.

Menurut Rahmat, perubahan struktur organisasi perlu menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Muktamar mendatang.

Ia menilai struktur yang saat ini dimiliki PBNU belum cukup untuk menampung dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya manusia yang dimiliki NU.

“PBNU itu strukturnya seperti apa sih? Ada mustasyar, kemudian ada syuriyah, kemudian ada tanfidziyah. Jadi hanya ada tiga struktur utama,” kata Rahmat di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, di bawah tiga struktur tersebut memang terdapat berbagai lembaga dan badan otonom.

Namun menurutnya, perkembangan zaman menuntut adanya instrumen baru yang mampu mengonsolidasikan berbagai potensi kader yang tersebar di banyak bidang keahlian.

Karena itu, Rahmat mengusulkan pembentukan Dewan Pakar atau Dewan Ahli yang dapat menjadi ruang bagi para profesional, akademisi, intelektual, maupun kader-kader NU yang memiliki kompetensi khusus untuk berkontribusi secara lebih terstruktur terhadap organisasi.

“Saya berharap Muktamar besok ada struktur baru dalam PBNU. Entah namanya Dewan Pakar atau Dewan Ahli. Semua potensi harus diakomodasi dan diambil oleh PBNU,” ujarnya.

Baca juga: Wasekjen PBNU: Jika Gus Dur Masih Hidup, Beliau Pasti Kritik NU Saat Ini

Menurut Rahmat, NU memiliki banyak kader yang berkiprah di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, ekonomi, teknologi, kesehatan, hingga kebijakan publik.

Namun sebagian dari potensi tersebut belum terkonsolidasi secara optimal karena keterbatasan ruang dalam struktur organisasi yang ada saat ini.

Ia menilai penggunaan struktur yang konvensional akan membuat banyak potensi kader tidak terserap secara maksimal.

Akibatnya, organisasi kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang sebenarnya dapat mendukung berbagai program dan agenda strategis NU.

“Kalau hanya menggunakan struktur konvensional hari ini, pasti tidak tertampung. Harus dibuat instrumen-instrumen baru untuk mengorkestrasi dan mengonsolidasikan semua potensi kader-kader NU,” ungkapnya.

Selain mengusulkan pembentukan Dewan Pakar, Rahmat juga mendorong adanya perubahan cara pandang dalam mengelola organisasi.

Menurutnya, NU perlu mulai menggeser orientasi dari pendekatan yang terlalu berfokus pada figur menuju penguatan sistem organisasi.

Ia menilai keberhasilan sebuah organisasi tidak boleh bergantung pada siapa yang memimpin semata, melainkan pada sistem yang mampu berjalan secara berkelanjutan dan mengikat seluruh elemen organisasi.

“Kerinduan kita jangan lagi hanya soal siapa yang menjadi ketua umum atau siapa yang memimpin. Kita harus membangun orientasi pada sistem,” jelas Rahmat.

Baca juga: Gus Yahya: Pemimpin Baru NU Masa Depan Harus Paham Isu Global

Menurutnya, paradigma berbasis sistem akan membuat organisasi lebih siap menghadapi pergantian kepemimpinan dan perubahan zaman.

Dengan sistem yang kuat, program-program organisasi dapat terus berjalan tanpa terlalu bergantung pada figur tertentu.

Rahmat menilai pembahasan mengenai reformasi struktur organisasi menjadi penting karena NU saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa lalu.

Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya jumlah masyarakat urban membutuhkan respons organisasi yang lebih adaptif.

Ia sebelumnya juga menyoroti perubahan komposisi masyarakat Indonesia yang kini didominasi kelompok urban dan perkotaan yang lebih kritis serta terbuka terhadap berbagai informasi.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut NU untuk melakukan pembaruan agar tetap relevan di tengah masyarakat.

Dalam konteks itulah, Rahmat melihat Muktamar bukan hanya sebagai forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap arah organisasi.

Ia berharap forum tertinggi NU tersebut mampu menghasilkan terobosan yang tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa ide reformasi organisasi tidak akan berjalan jika hanya berhenti pada wacana.

Baca juga: Tanpa Meritokrasi di NU, Gus Yahya: Semua Orang Bisa Lompat ke Puncak

Oleh karena itu, ia mendorong adanya diskusi terbuka yang melibatkan berbagai kalangan di lingkungan NU guna membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perubahan.

Menurutnya, gagasan-gagasan pembaruan perlu diperjuangkan melalui konsolidasi yang kuat dan dukungan dari tokoh-tokoh strategis yang memiliki visi perubahan.

“Harus didorong melalui diskusi-diskusi terbuka, tekanan publik yang sehat, serta pendekatan kepada tokoh-tokoh strategis yang progresif dan menginginkan perubahan secara fundamental,” tuturnya.

Ia menilai ide yang baik tidak akan menghasilkan perubahan apabila tidak memiliki dukungan yang cukup untuk diperjuangkan dalam forum organisasi.

“Karena sebaik apa pun ide kita, kalau tidak punya barisan yang rapi untuk memperjuangkan ide itu, maka akan hilang begitu saja,” ungkap Rahmat.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi NU saat ini, Rahmat berharap Muktamar mendatang tidak hanya menjadi arena kontestasi kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem organisasi, mengakomodasi seluruh potensi kader, dan mempersiapkan NU menghadapi perubahan sosial yang terus berkembang.