Tutup Munas dan Konbes NU, Prabowo: Kekayaan Negara Terlalu Banyak Hilang, Pemerintah Bertekad Hentikan Kebocoran

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih besarnya kebocoran kekayaan negara yang selama puluhan tahun dinilai merugikan rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Prabowo mengatakan setelah sekitar 18 bulan memimpin pemerintahan, dirinya melihat berbagai data dan fakta yang menunjukkan masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan negara.

“Setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sudah saya menjadi presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita membiarkan,” ujar Prabowo dilansir dari siaran langsung YouTube NU Online.

Baca juga: Prabowo Ungkap Kedekatan dengan NU Sejak Kecil, Sebut Organisasi Paling Nasionalis dan Patriotik

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan kekayaan negara yang seharusnya dinikmati rakyat justru hilang dan mengalir kepada segelintir pihak.

“Terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa, memperkaya segelintir orang saja. Bahkan kekayaan tersebut terlalu banyak mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo menilai tidak ada bangsa yang dapat maju apabila kekayaannya terus mengalir keluar dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu,” katanya.

Untuk menggambarkan besarnya kerugian akibat kebocoran tersebut, Prabowo mencontohkan pembangunan infrastruktur desa yang baru diresmikan pemerintah.

Ia menyebut anggaran Rp 5,4 triliun mampu membangun sekitar 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah. Menurutnya, apabila dana yang hilang dapat diselamatkan, pembangunan infrastruktur rakyat bisa dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar.

“Bayangkan kalau Rp 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun, berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita, berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” ujarnya.

Presiden menegaskan pemerintah saat ini berupaya menghentikan kebocoran tersebut melalui penertiban sektor perkebunan dan pertambangan.

Menurut Prabowo, pemerintah telah berhasil merebut kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum.

“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menutup ratusan tambang ilegal yang selama bertahun-tahun beroperasi tanpa izin.

“Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah tidak ada negara,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui upaya memberantas kebocoran dan penyelundupan sumber daya alam bukan pekerjaan mudah karena luas wilayah Indonesia dan besarnya kekayaan alam yang dimiliki.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi sebagai syarat utama penyelamatan kekayaan negara.

“Kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh ada korupsi di Pemerintah Republik Indonesia,” tegas Prabowo.

Baca juga: Prabowo Hadiri Penutupan Munas dan Konbes NU 2026, Gus Yahya Tegaskan Kesetiaan NU untuk Bangsa

Ia memastikan pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah tegas untuk menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

“Apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” pungkasnya.