Menhaj: Presiden Prabowo Tak Akan Campuri Pemilihan Ketua PBNU di Muktamar NU 2026

KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, Presiden menghormati kemandirian NU sebagai organisasi keagamaan dan tidak memberikan dukungan kepada calon tertentu.

Irfan juga berharap Muktamar NU berlangsung dalam suasana sejuk, menjunjung nilai-nilai para ulama, serta terbebas dari kepentingan politik maupun praktik politik uang.

Baca juga: Jelang Muktamar Ke-35 NU, KH Imam Jazuli dan Gus Muhaimin Bertemu Bahas Masa Depan NU

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menjadwalkan Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 dengan salah satu agenda utama memilih kepengurusan baru.

Menhaj: Presiden Prabowo Hormati Kemandirian NU

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan kepemimpinan pada Muktamar Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Jelang Muktamar NU 2026, Rembug Warga NU Soroti Tata Kelola PBNU dan Beri Rekomendasi

Menurut Irfan, Presiden justru menghormati independensi NU dan hanya menginginkan organisasi tersebut dipimpin sosok terbaik.

"Bapak Prabowo justru sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU," kata Irfan kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Muktamar NU Diminta Berlangsung Sejuk dan Menjunjung Nilai Ulama

Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu berharap Muktamar NU berlangsung dalam suasana yang sejuk dan mencerminkan nilai-nilai dasar organisasi sebagaimana diwariskan para pendiri NU.

"Saya berharap nanti Muktamar dapat berlangsung sejuk, menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama," ujarnya.

Cucu KH Hasyim Asy'ari itu menegaskan Muktamar NU tidak semestinya berlangsung seperti kongres partai politik yang diwarnai persaingan keras untuk memperebutkan jabatan.

"Itu bukanlah ciri khas NU. Kita harus berkaca kepada para kiai pendahulu NU. Mereka justru saling menolak untuk dipilih karena menyadari ini adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," katanya.

Menurut dia, para tokoh NU perlu kembali meneladani nilai-nilai Qanun Asasi yang diajarkan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari.

Ia berharap Muktamar NU menjadi momentum untuk memperkuat tradisi keikhlasan, persatuan, dan kemandirian organisasi.

"Muktamar kali ini harus menjadi momen yang ikhlas, tanpa politik uang dan tanpa campur tangan kepentingan politik luar. Kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap menimbulkan keributan, sebaiknya ikhlas dan memberi kesempatan kepada yang lebih layak. Cukup membantu dari luar agar NU tetap menjadi organisasi yang teduh dan bermanfaat bagi umat," ujarnya.

Muktamar NU Dijadwalkan Digelar 1–5 Agustus 2026

Berdasarkan data penelusuran ANTARA, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyepakati Muktamar ke-35 NU rencananya digelar pada 1–5 Agustus 2026.

Keputusan tersebut dimatangkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang berlangsung di Ploso, Kediri, pada akhir Juni lalu.

Seluruh pembahasan materi, komisi, serta keputusan penting, termasuk fikih siber dan tata kelola haji yang sempat menjadi perhatian, telah dibahas dalam Munas-Konbes untuk selanjutnya dibawa ke forum Muktamar.

Hingga akhir Juni, PBNU masih melakukan kajian dan peninjauan akhir terhadap sejumlah daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, di antaranya Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Barat.

Selain membahas arah strategis organisasi memasuki abad kedua NU, Muktamar ke-35 juga akan memiliki agenda utama berupa pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru serta penentuan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Rais Aam.