Menhaj Minta Tata Kelola Haji di Papua Lebih Transparan demi Tingkatkan Layanan Haji 2027

KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Papua terus diperkuat dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah pada musim haji mendatang.

Menurutnya, hasil evaluasi penyelenggaraan haji menjadi dasar penyempurnaan layanan sekaligus bagian dari reformasi tata kelola yang tengah dilakukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Baca juga: Mekanisme Lunas Tunda Ganti untuk Haji Khusus Resmi Dihapus Kemenhaj, Apa Itu?

Pemerintah juga terus memperkuat sistem pengawasan agar penyelenggaraan haji berjalan lebih bersih dan bebas dari penyimpangan.

Hal tersebut disampaikan Menhaj Mochamad Irfan Yusuf saat memberikan sambutan dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Papua di Kota Jayapura, Sabtu (18/7/2026).

"Oleh sebab itu evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menjadi pijakan penyempurnaan pelayanan haji pada 2027," kata Menhaj Irfan.

Baca juga: Alasan Mekanisme Lunas Tunda Ganti untuk Haji Khusus Resmi Dihapus, Wamenhaj: Ada Permainan Oknum

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan

Menhaj menjelaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih fokus, profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Sebagai kementerian baru, Kemenhaj juga memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan layanan haji.

Langkah tersebut dilakukan untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

"Selain itu kami telah mulai menerapkan sistem pembagian kuota haji berdasarkan jumlah daftar tunggu di setiap provinsi, sehingga dinilai lebih adil dibandingkan mekanisme sebelumnya," kata Menhaj Irfan.

Menhaj mengakui Kementerian Haji dan Umrah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia karena merupakan kementerian yang baru dibentuk.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat organisasi melalui proses rekrutmen pegawai yang mengedepankan kompetensi serta integritas guna mendukung peningkatan kualitas layanan haji.

Papua Hadapi Tantangan Geografis

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Suzana Wanggai mengatakan penyelenggaraan ibadah haji di Papua memiliki tantangan tersendiri.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan pelayanan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi perhatian dalam penyelenggaraan haji.

"Untuk itu evaluasi penyelenggaraan haji menjadi langkah penting guna menghasilkan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan di Tanah Suci, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan komunikasi dengan keluarga jamaah," kata Suzana Wanggai.