Bandung Menuju Kota Kuliner, AKAR Soroti Restoran Nonhalal dan Fasilitas Ibadah

BANDUNG, KOMPAS.com — Kota Bandung memiliki potensi besar mengembangkan wisata kuliner yang ramah bagi wisatawan Muslim.

Namun, pengembangan tersebut perlu dibarengi dengan informasi halal dan nonhalal yang jelas serta ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai.

Ketua Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Kota Bandung periode 2026–2031 Arif Maulana mengatakan, karakter masyarakat Bandung dan Jawa Barat yang mayoritas Muslim menjadi modal dalam pengembangan wisata kuliner ramah Muslim.

Menurut dia, akses terhadap fasilitas ibadah di Bandung relatif mudah. Sejumlah restoran bahkan menjadikan keberadaan mushala sebagai salah satu fasilitas yang disediakan bagi pengunjung.

"Untuk Kota Bandung yang mayoritas Muslim, fasilitas seperti mushala atau masjid tentu menjadi kebutuhan pengunjung. Banyak restoran juga sudah melihat fasilitas ibadah sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumennya," ujar Arif seusai pelantikan Ketua dan Pengurus AKAR periode 2026-2031 di Bandung, belum lama ini. 

Baca juga: Kemenpar Kembangkan 15 Provinsi sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim, Ini Daftarnya

Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi agar wisatawan Muslim mendapatkan kepastian dan kenyamanan ketika menikmati kuliner di Bandung.

Salah satunya menyangkut informasi mengenai makanan nonhalal.

Restoran Nonhalal Perlu Beri Informasi yang Jelas

Arif menyoroti masih adanya tempat makan yang menyediakan makanan nonhalal tetapi belum mengomunikasikan informasi tersebut secara jelas kepada konsumen.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong pemberian informasi atau label yang mudah terlihat pada restoran maupun tempat makan yang menjual produk nonhalal.

"Untuk label nonhalal, menurut saya harus segera diperjelas. Pemerintah perlu memastikan restoran maupun tempat makan yang menyediakan makanan nonhalal memberikan informasi kepada pengunjung," kata Arif.

Kejelasan informasi tersebut dinilai penting karena konsumen Muslim membutuhkan kepastian mengenai makanan yang mereka konsumsi.

Di sisi lain, AKAR juga mendorong anggotanya meningkatkan standar usaha, termasuk melalui sertifikasi halal dan laik higiene sanitasi.

Langkah tersebut menjadi salah satu program AKAR periode 2026–2031 untuk meningkatkan kapasitas pengusaha restoran dan kafe di Bandung.

Selain sertifikasi, AKAR berencana memberikan pelatihan manajemen serta mendorong digitalisasi usaha.

Baca juga: Jawa Barat Raih Predikat Wilayah Wisata Ramah Muslim Paling Menjanjikan di Negara OKI

Mushala di Pusat Perbelanjaan Perlu Diperhatikan

Selain informasi mengenai makanan, Arif menyoroti ketersediaan fasilitas ibadah di pusat-pusat keramaian.

Menurut dia, secara umum wisatawan Muslim tidak sulit menemukan tempat ibadah di Bandung. Namun, kapasitas mushala di beberapa pusat perbelanjaan dinilai belum sebanding dengan jumlah pengunjung.

"Kadang ada mal yang mushalanya terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pengunjung. Hal seperti ini menurut saya perlu mendapat perhatian dan intervensi kebijakan pemerintah," ujarnya.

Ketersediaan tempat ibadah yang layak dinilai menjadi bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat sekaligus wisatawan yang berkunjung ke Bandung.

Dengan karakter penduduk Jawa Barat yang mayoritas Muslim dan banyaknya pilihan kuliner, Arif menilai pengembangan wisata ramah Muslim di Bandung relatif tidak menghadapi kendala besar.

Namun, fasilitas dan informasi kepada konsumen tetap perlu diperkuat.

Dorong Bandung Jadi Kota Kuliner

Penguatan layanan bagi wisatawan Muslim menjadi bagian dari gagasan lebih besar AKAR untuk mendorong Bandung sebagai kota kuliner.

Memasuki periode kepengurusan 2026–2031, Arif ingin sektor restoran dan kafe tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pelengkap pariwisata, tetapi menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Bandung.

Ia merujuk realisasi penerimaan pajak restoran Kota Bandung pada 2025 yang mencapai Rp 434 miliar. Angka tersebut disebut melampaui target sekitar Rp 375 miliar.

Pada 2024, penerimaan pajak restoran tercatat sekitar Rp 398 miliar. Dengan demikian, penerimaan tersebut tumbuh sekitar 9 persen dalam setahun.

"Restoran adalah salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Ini bukan pertumbuhan musiman, tetapi bergerak setiap hari sejalan dengan aktivitas warga dan wisatawan yang makan dan minum di restoran serta kafe," kata Arif.

AKAR juga berencana mendorong penyelenggaraan festival kuliner berskala besar serta pembentukan kawasan khusus yang mempertemukan berbagai jenis kuliner Bandung.

Salah satu gagasannya adalah membangun food hub yang berisi restoran legendaris, restoran yang menjadi ikon Bandung, serta usaha kuliner kekinian dalam satu kawasan.

"Kami ingin membuat destinasi baru, sebuah food hub yang mengumpulkan restoran-restoran legendaris Bandung dalam satu kawasan. Harapannya, tempat ini juga memiliki ruang untuk kegiatan budaya dan komunitas serta fasilitas yang mampu menampung banyak pengunjung," ujar Arif.

Menurut dia, realisasi gagasan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung.

AKAR berharap pengembangan Bandung sebagai kota kuliner tidak hanya meningkatkan kegiatan ekonomi, tetapi juga menghadirkan kawasan kuliner yang tertata, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta wisatawan, termasuk wisatawan Muslim.