Editor
KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penguatan ekonomi syariah perlu terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menurutnya, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Al Quran dapat menjadi landasan agar pertumbuhan ekonomi diikuti pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Danantara Syariah: Missing Link Ekonomi Syariah?
“Al Quran sebagai pedoman hidup telah memberikan asas-asas fundamental dalam tata kelola perekonomian yaitu Prinsip Keadilan (’Adl) dan Keseimbangan (Mizan), Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 ‘Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran’,” ujar Airlangga saat menyampaikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas PTIQ, dikutip di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Airlangga, penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan semakin penting di tengah ketidakpastian global.
Ketahanan ekonomi nasional juga perlu didukung sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu menerjemahkan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan serta kehidupan bermasyarakat.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan perbaikan indikator sosial. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen, rasio Gini 0,368, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,65 persen.
Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 926 ribu orang.
Untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih merata, pemerintah menyiapkan 28 program perlindungan sosial yang mencakup berbagai tahapan kehidupan masyarakat.
Program tersebut meliputi Program Indonesia Pintar bagi 22 juta siswa, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 74 juta penerima, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, serta pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta masyarakat.
Pemerintah juga memberikan berbagai subsidi dan kompensasi energi sebagai bagian dari kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sektor akses keuangan, pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi keuangan mencapai 69,57 persen.
Namun, inklusi keuangan syariah masih berada pada 13,14 persen. Airlangga menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat sekaligus perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Pemerintah juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sejalan dengan penguatan inklusi keuangan, pemerintah terus mengembangkan ekonomi syariah dan industri halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp 3.131 triliun. Angka tersebut menempatkan Indonesia bersama Malaysia pada posisi keempat dunia.
Di sektor industri halal, pemerintah telah menerbitkan 4,4 juta sertifikat halal bagi 3,4 juta pelaku usaha yang mencakup 14,68 juta produk.
Indonesia juga telah memiliki mutual recognition arrangement (MRA) untuk produk halal dengan 39 negara.
Menurut Airlangga, ekonomi syariah dan industri halal masih dapat dikembangkan dengan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, meningkatkan literasi, serta memperkuat kapasitas pelaku usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mendorong para wisudawan Universitas PTIQ Jakarta untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai Al Quran dalam menghadapi tantangan masa depan.
Ia berpesan agar para wisudawan menjadi pemecah masalah dan inovator dengan membawa nilai-nilai Al Quran ke dalam ruang kebijakan.
Nilai tersebut perlu diterjemahkan menjadi gagasan dan solusi yang dapat menjawab berbagai persoalan di masyarakat.
Airlangga juga mendorong para wisudawan menguasai teknologi dan meningkatkan literasi digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan kecerdasan artifisial (AI) dan teknologi lainnya.
"Ketiga, manfaatkan program-program Pemerintah seperti MagangHub, pelatihan GIG Economy dan Digital Talent Scholarship, akses pembiayaan bersubsidi untuk wirausaha termasuk KUR syariah, serta LPDP untuk melanjutkan pendidikan,” tutup Airlangga.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.