Data Calon Haji Dipadankan dengan Dukcapil, Apakah Nomor Antrean Berubah?

KOMPAS.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat penyelenggaraan ibadah haji melalui pemadanan data calon jamaah haji dalam masa tunggu.

Pemadanan dilakukan untuk memastikan data calon jamaah haji yang tercatat dalam Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sesuai dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi hak jamaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi data.

“Pemadanan data antara Siskohat dan Dukcapil ini merupakan langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak jamaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi, perubahan, atau permainan data yang pernah ditemukan di masa lalu,” ujar Irfan Yusuf di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Baca juga: Kemenhaj Padankan Data Jemaah Haji, Nomor Antrean Tak Berubah

Menurut dia, integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah melakukan validasi sekaligus memperbarui informasi kependudukan calon jamaah haji secara real-time.

Data NIK hingga Domisili Akan Disinkronkan

Kolaborasi Kemenhaj dan Kemendagri diwujudkan melalui integrasi langsung antara Siskohat dengan basis data kependudukan Dukcapil.

Melalui sistem tersebut, pemerintah akan memastikan sejumlah informasi penting calon jamaah haji sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data yang dipadankan antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terkini, status kependudukan, hingga informasi ahli waris.

“Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis data yang 100 persen akurat, transparan, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Irfan Yusuf.

Kemenhaj menegaskan, proses sinkronisasi data tersebut hanya bersifat administratif.

Pemadanan data tidak akan mengubah maupun menggeser nomor antrean atau nomor porsi jamaah. Demikian pula dengan estimasi tahun keberangkatan yang telah tercatat.

Dengan demikian, calon jamaah haji tidak perlu khawatir pemadanan data akan memengaruhi posisi mereka dalam antrean keberangkatan.

Jamaah Tak Perlu Datang untuk Pemadanan Data

Kemenhaj juga memastikan calon jamaah haji tidak perlu repot mengurus proses pemadanan data secara langsung.

Sebagian besar proses sinkronisasi dilakukan secara otomatis melalui sistem atau backend system.

Apabila dalam proses pemadanan ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, kementerian maupun instansi terkait di daerah akan menghubungi jamaah yang bersangkutan.

Karena itu, jamaah diminta memastikan data kependudukan yang dimiliki tetap sesuai dan dapat dihubungi apabila diperlukan proses klarifikasi.

Kemenhaj Ingatkan Waspada Penipuan

Seiring proses pemadanan data tersebut, Kemenhaj mengingatkan calon jamaah haji untuk mewaspadai oknum yang mengatasnamakan pemerintah.

Jamaah diminta tidak memberikan biaya, dokumen asli, maupun kata sandi kepada pihak yang mengaku bertugas melakukan pembaruan atau pemadanan data.

Kemenhaj menegaskan seluruh proses pemadanan data Siskohat dan Dukcapil tidak dipungut biaya.

Jamaah juga tidak perlu menyerahkan kata sandi atau informasi rahasia dengan alasan proses sinkronisasi data.

Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Ikut Diperkuat

Selain pemadanan data, Kemenhaj dan Kemendagri membahas penguatan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji bersama pemerintah daerah.

Pemerintah ingin memastikan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Penyeragaman tarif pemeriksaan juga menjadi salah satu agenda yang dibahas agar layanan kesehatan bagi calon jamaah haji memiliki standar yang jelas sekaligus tetap terjangkau.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kesiapan Kemendagri untuk mendukung kedua agenda strategis tersebut.

Baca juga: Kemenhaj Sebut Asrama Haji “Raksasa yang Tertidur”, Apa Maksudnya?

Sebagai tindak lanjut, koordinasi teknis akan dilakukan untuk merealisasikan pemadanan data Siskohat-Dukcapil serta merumuskan mekanisme pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji yang berkualitas dan terjangkau.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan haji, mulai dari akurasi data jamaah dalam masa tunggu hingga kesiapan kesehatan sebelum keberangkatan.