Pengamat Sarankan Tunda Keberangkatan Umrah hingga Konflik Mereda

KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menyarankan pemerintah menunda sementara keberangkatan jamaah umrah Indonesia ke Arab Saudi hingga konflik di kawasan Timur Tengah mereda.

Menurutnya, keselamatan jamaah harus menjadi prioritas dibandingkan pertimbangan ekonomi, meskipun penyelenggaraan umrah turut menopang perekonomian Arab Saudi dan Indonesia.

Baca juga: MUI Minta Pemerintah Lindungi WNI dan Jemaah Umrah Usai Serangan di Riyadh

Pengamat Sarankan Pemerintah Tunda Keberangkatan Umrah

Dilansir dari Antara, Imas menyampaikan saran tersebut menyusul eskalasi geopolitik di kawasan Semenanjung Arab.

Ia menilai konflik tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global dan pelaksanaan ibadah umrah.

Baca juga: Konflik Riyadh, AMPHURI Sebut Penerbangan Umrah Hari Ini Masih Terdampak

“Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda,” ujar Imas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, konflik antara Arab Saudi dan Houthi berdampak pada penyelenggaraan umrah, terutama terkait keamanan dan kenyamanan jamaah selama beribadah.

Situasi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan keberangkatan jamaah umrah Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem umrah global. Karena itu, kebijakan terkait keberangkatan jamaah perlu mempertimbangkan aspek keselamatan sekaligus dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi.

Keselamatan Jamaah Umrah Harus Diutamakan

Dari perspektif ekonomi syariah, Imas menilai situasi konflik tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan potensi kerugian materiil. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan fikih prioritas atau fiqh al-awlawiyyat dalam kerangka Maqashid Syariah untuk merumuskan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan publik.

Ia memahami bahwa dalam visi Saudi 2030, sektor pariwisata religi, termasuk haji dan umrah, diproyeksikan menjadi salah satu pilar diversifikasi ekonomi Arab Saudi di luar sektor minyak dan gas.

Menurut Imas, terhentinya arus jamaah umrah dari Indonesia berpotensi mengganggu keseimbangan penawaran dan permintaan (supply-demand shock) serta memengaruhi neraca pembayaran eksternal Arab Saudi.

Namun, ia mempertanyakan apakah dampak ekonomi tersebut sebanding dengan risiko keselamatan yang harus dihadapi jamaah.

“Pertanyaannya, apakah segala pertimbangan dampak ekonomi baik bagi Arab Saudi dan Indonesia ini sepadan dengan isu keselamatan jamaah? Saya rasa tidak. Dahulukan keselamatan jamaah,” kata dia.

Imas menegaskan, Indonesia sebagai negara berdaulat berkewajiban melindungi warganya dari dampak konflik internasional. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengimbau jamaah agar berhati-hati, tetapi juga mengambil sikap tegas dengan melarang sementara keberangkatan umrah hingga situasi konflik mereda.

Dampak Penundaan Umrah terhadap Ekonomi Indonesia dan Arab Saudi

Imas menjelaskan, keberangkatan jamaah umrah Indonesia turut menopang ekosistem bisnis perjalanan umrah di dalam negeri. Aktivitas tersebut melibatkan berbagai sektor, mulai dari biro perjalanan hingga penyedia layanan pendukung.

Berdasarkan catatannya, Indonesia secara konsisten menjadi negara penyumbang kunjungan umrah terbesar kedua di dunia, dengan rata-rata 1,2 juta hingga 1,5 juta jamaah per tahun.

Ia memperkirakan pengeluaran rata-rata setiap jamaah di Arab Saudi mencapai 1.000-1.200 dolar AS. Pengeluaran tersebut mencakup akomodasi, transportasi domestik, konsumsi, hingga kebutuhan logistik atau land arrangement.

Besarnya jumlah jamaah Indonesia membuat aktivitas umrah memiliki dampak ekonomi bagi kedua negara. Meski demikian, Imas menilai pertimbangan ekonomi tidak boleh mengesampingkan perlindungan jamaah di tengah ketidakpastian keamanan.

Kemenhaj Pastikan Jamaah Umrah Indonesia Tidak Terdampak Langsung

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan keselamatan jamaah umrah Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah.

Kemenhaj memastikan hingga saat ini tidak ada jamaah umrah Indonesia yang terdampak langsung oleh situasi tersebut dan seluruh rangkaian ibadah berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kemenhaj mengimbau jamaah yang sedang berada di Arab Saudi agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Jamaah juga diminta memusatkan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah.

Selain itu, jamaah diminta membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke luar kedua wilayah tersebut, mematuhi arahan otoritas setempat, serta menghindari lokasi yang berpotensi rawan.

Jamaah juga perlu terus berkoordinasi secara aktif dengan pihak biro perjalanan untuk memperoleh informasi dan arahan terbaru selama berada di Arab Saudi.