Soroti Polemik Jilbab di Azerbaijan, Pengamat Ungkap Potensi Ekonomi Busana Muslim

KOMPAS.com — Industri jilbab dan busana Muslim atau modest fashion dinilai memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi sekaligus menjadi sarana diplomasi Indonesia di tingkat global.

Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Paramadina sekaligus Peneliti Junior CSED INDEF, Imas Damayanti, mengatakan bahwa jilbab memiliki dimensi ekonomi yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan industri.

“Jilbab itu bukan ancaman, apalagi kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, jilbab justru bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi yang menjadi soft power bagi sebuah negara. Indonesia sudah membuktikan hal itu lewat industry modest fashion kita yang sangat baik,” kata Imas dalam rilisnya, Sabtu (17/20/2026).

Baca juga: 15 Inspirasi Warna Jilbab untuk Gamis Hitam agar Tidak Monoton

Pandangan tersebut disampaikan Imas menanggapi polemik pembatasan jilbab di sekolah-sekolah Azerbaijan.

Aturan seragam sekolah di negara itu tidak secara eksplisit menyebut jilbab.

Namun, penerapannya memicu protes setelah muncul laporan bahwa sejumlah siswa dan guru berjilbab ditolak masuk sekolah.

Menurut Imas, polemik tersebut menunjukkan bahwa jilbab masih ditempatkan dalam perdebatan ideologi. Padahal, busana Muslim juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari industri yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Baca juga: Tren Baju Lebaran 2027, Mengenal Gamis “Buka Pintu” yang Viral

Potensi pasar busana Muslim

Imas menilai, pengalaman Indonesia mengembangkan industri busana Muslim dapat menjadi rujukan bagi negara lain.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, belanja konsumen Muslim dunia untuk pakaian dan alas kaki mencapai 327 miliar dollar AS pada 2023. Nilainya diproyeksikan meningkat menjadi 433 miliar dollar AS pada 2028.

Besarnya pasar tersebut menunjukkan peluang bagi pelaku industri untuk mengembangkan produk, memperluas pemasaran, dan menjangkau konsumen lintas negara.

“Meski masih banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk membenahi kinerja industri modest fashion-nya, tapi Indonesia bisa dijadikan contoh negara dengan kultur dan agama yang beragam, tapi mampu menjadikan jilbab sebagai sebuah bagian dari perputaran ekonomi yang inklusif,” ujar Imas.

Desain yang diterima lintas budaya

Di sisi lain, Imas mengingatkan bahwa kebijakan berpakaian dan dinamika sosial-politik di negara tujuan perlu menjadi pertimbangan pelaku usaha dalam membaca pasar.

Pembatasan terhadap busana keagamaan, menurut dia, berpotensi mempersempit ruang pemasaran produk busana Muslim di wilayah tertentu.

“Tekanan sosial-politik yang terjadi di Azerbaijan ini perlu kita cermati bersama, terutama bagi para pelaku industri modest fashion agar jeli dalam membaca pasar,” katanya.

Imas menilai, situasi tersebut juga menjadi tantangan bagi desainer Indonesia untuk mengembangkan busana yang dapat diterima lintas budaya dengan tetap mempertahankan prinsip berpakaian sesuai syariah.

Upaya itu, menurut dia, perlu diimbangi dengan diplomasi antarnegara agar pengembangan industri busana Muslim dapat menjangkau pasar yang lebih luas.