Munas-Konbes NU 2026 Dorong Dapur Pesantren Jadi Mitra MBG, Sahkan 6 Rekomendasi untuk Pemerintah

KOMPAS.com – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 resmi mengesahkan enam rekomendasi strategis terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu poin utama yang disoroti adalah usulan agar dapur pesantren ditetapkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus bagi pesantren yang memenuhi standar.

Keputusan tersebut disahkan dalam Sidang Pleno Ketiga Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 yang berlangsung di Aula Induk Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Senin (22/6/2026).

Sidang dipimpin oleh Katib Aam PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee (SC), KH Akhmad Said Asrori.

Baca juga: Munas-Konbes NU 2026 Desak Pemerintah Tetapkan Dana Abadi Pesantren, Ini 5 Rekomendasinya

Ketua Komisi Rekomendasi, Prof. Kacung Marijan, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Pertama, pemerintah perlu melibatkan stakeholders, melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap program yang telah dibuat oleh Badan Gizi Nasional, agar sesuai niat baik, tepat sasaran, efisien, transparan, dan terhindar dari praktik korupsi, serta mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Kacung.

Dapur Pesantren Diusulkan Jadi SPPG Khusus

Dalam rekomendasi kedua, Komisi Rekomendasi meminta pemerintah menetapkan dapur pesantren sebagai SPPG khusus bagi pesantren yang telah memenuhi standar dasar gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas.

Menurut Kacung, langkah tersebut akan membuat infrastruktur yang selama ini dimiliki pesantren dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberhasilan program MBG.

Selain itu, pemerintah juga didorong menyiapkan program khusus untuk membantu pesantren dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Regulasi MBG Harus Menyesuaikan Karakter Pesantren

Rekomendasi ketiga menekankan pentingnya regulasi teknis yang adaptif terhadap kehidupan pesantren. Aturan tersebut mencakup fleksibilitas jadwal pemberian makanan, sistem distribusi berbasis asrama, penggunaan ompreng atau sarana makan yang lazim digunakan santri, hingga model layanan yang sesuai dengan budaya pesantren.

“Keempat, menyederhanakan persyaratan dan memperluas skema pendampingan, sehingga pesantren dapat memenuhi standar operasional SPPG tanpa terbebani oleh ketentuan administratif yang tidak relevan dengan konteks pesantren,” ujarnya.

Libatkan Petani, Nelayan, UMKM hingga Koperasi Pesantren

Munas-Konbes NU juga mendorong agar program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi sekaligus menjadi penggerak ekonomi rakyat.

Karena itu, rekomendasi kelima mengusulkan integrasi MBG dengan pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan koperasi, petani, peternak, nelayan, UMKM, dan badan usaha milik pesantren dalam rantai pasok bahan pangan.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan pesantren.

Pesantren Diminta Siapkan Tata Kelola yang Akuntabel

Sementara itu, rekomendasi keenam ditujukan kepada pesantren agar mempersiapkan diri menjadi pelaksana MBG melalui SPPG dengan memperkuat tata kelola dapur, keamanan pangan, standar gizi, serta sistem administrasi dan pelaporan yang akuntabel.

Selain itu, pesantren juga didorong menyusun model tata kelola SPPG yang memadukan standar nasional dengan kekhasan pesantren sebagai lembaga pendidikan berasrama.

Baca juga: Munas Alim Ulama NU 2026 Dorong Pemerintah Lindungi Data Pribadi WNI dari Akses Negara Asing

“Melakukan bimbingan dan pendampingan secara terstruktur agar pesantren memperoleh akses yang lebih luas untuk menjadi SPPG dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah,” tutup Kacung.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu hasil penting Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 yang menegaskan kesiapan pesantren untuk mengambil peran lebih besar dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat ekonomi umat berbasis pesantren.