Editor
KOMPAS.com - Wakil Presiden Ke-13 RI Ma'ruf Amin mendorong Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat peran dalam kehidupan umat dan bangsa di tengah berbagai tantangan kebangsaan.
Penguatan tersebut, menurut Ma'ruf, perlu dilakukan melalui pendidikan, kemandirian ekonomi, kerukunan, serta peningkatan kualitas kepemimpinan warga Nahdliyin.
Gagasan itu disampaikan Ma'ruf dalam Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Baca juga: Ahmad Muzani: Qanun Asasi NU Jadi Landasan Menjaga Keutuhan NKRI
Ma'ruf mengatakan NU tidak semestinya hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi harus menjalankan peran sosial dan kebangsaan secara nyata.
Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab memperjuangkan keadilan, menjaga keamanan, serta mendorong berbagai perbaikan dalam kehidupan masyarakat.
"Jadi, NU itu adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, menebarkan keamanan, wa islahin dan melakukan berbagai perbaikan, wa ihsanin dan membawa kebaikan-kebaikannya," kata Ma'ruf.
Baca juga: Jelang Muktamar NU, Gus Yahya Tekankan Pentingnya Konstitusi Organisasi
Dalam penguatan umat atau taqwiyatul ummah, Ma'ruf menekankan pentingnya menjaga masyarakat dari pemahaman keagamaan yang menyimpang.
Upaya tersebut perlu dibarengi dengan pemberdayaan umat agar memiliki kemampuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.
Ia mendorong pengembangan pendidikan melalui konsep majma'ul bahrain atau pertemuan dua lautan.
Konsep tersebut memadukan pendidikan keagamaan yang kuat dengan penguasaan sains dan teknologi.
"Pendidikan yang harus kita bangun sekarang itu ada dua, yaitu menyiapkan orang-orang fakir, orang ulama untuk menjaga. Tadi, himayatul umat. Supaya tetap di dalam paham yang benar, dan kemudian, yang akan membangun bumi. Ya, yang mengawasi sains dan teknologi," ujar Ma'ruf.
Selain pendidikan, Ma'ruf menilai kemandirian ekonomi menjadi bagian penting dalam upaya memakmurkan negara.
Ia mengingatkan bahwa gerakan ekonomi warga NU memiliki akar sejarah melalui Nahdlatul Tujjar yang dirintis para ulama sebelum NU berdiri.
Menurut Ma'ruf, sejarah tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga NU sekaligus mendorong kontribusi organisasi terhadap kemakmuran negara.
Dalam konteks kebangsaan, Ma'ruf menekankan pentingnya menjaga tanah air atau hifzhul wathon sekaligus memperkuat kerukunan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui empat bingkai, yakni politis, yuridis, sosiologis, dan teologis.
Bingkai politis diwujudkan melalui komitmen terhadap konsensus nasional, sedangkan bingkai yuridis memastikan aturan dan kebijakan tidak bersifat diskriminatif.
Adapun bingkai sosiologis diarahkan untuk mengoptimalkan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik, sementara bingkai teologis mengedepankan narasi kerukunan antarumat beragama.
"Kita di perintah takwa, semua agama bertakwa, tetapi bagaimana menggunakan narasi kerukunan. Bukan narasi konflik," ujar dia.
Ma'ruf juga mendorong NU meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui konsep al-ishlah.
Konsep tersebut mencakup upaya mendamaikan kelompok yang berkonflik sekaligus memperbaiki arah organisasi agar tetap berlandaskan Fikrah Nahdliyyah yang moderat dan dinamis.
Ia menekankan pentingnya warga Nahdliyin memahami alasan dan landasan dalam berorganisasi sehingga tidak sekadar mengikuti arus.
Menurutnya, sikap tersebut diperlukan agar keterlibatan seseorang dalam NU dibangun atas pemahaman yang kuat.
"Ke depan ini kita harus membangun ber-NU ala bashirah itu kata Syekh Nawawi al-Bantani, ala hujjatin wadihatin ghairi amya. Atas dasar alasan yang kuat. Kenapa dia ber-NU? Alasannya kuat. Landasannya kuat," kata Ma'ruf.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang