Cek Nama Jemaah Berhak Lunas Haji 2027, Ini Link Resmi Kemenhaj

KOMPAS.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan daftar nama calon jemaah haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi atau berstatus berhak lunas.

Calon jemaah dapat memeriksa status keberangkatan melalui laman resmi Kemenhaj. Setelah memastikan namanya masuk dalam alokasi kuota, jemaah perlu mempersiapkan tahapan berikutnya, termasuk pemeriksaan kesehatan untuk penetapan istithaah sebelum melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan mengatakan, pemeriksaan status keberangkatan menjadi langkah awal yang perlu dilakukan calon jemaah untuk mengetahui tahapan persiapan haji selanjutnya.

“Jamaah dapat memeriksa status masing-masing melalui laman resmi Kemenhaj. Setelah mengetahui statusnya, jamaah perlu mempersiapkan tahapan berikutnya, terutama pemeriksaan kesehatan untuk memastikan pemenuhan persyaratan istithaah kesehatan,” ujar Ian di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca juga: Cara Cek Daftar Jemaah Berhak Lunas Haji 2027 secara Online di Laman haji.go.id

Link Cek Daftar Jemaah Haji Berhak Lunas 2027

Calon jemaah dapat mengecek status keberangkatan dan informasi berhak lunas melalui laman resmi Kemenhaj berikut:

https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan?tab=berhak-lunas

Melalui laman tersebut, jemaah dapat memeriksa informasi mengenai statusnya dalam alokasi kuota keberangkatan haji reguler.

Kemenhaj mengimbau calon jemaah untuk memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan data masing-masing dan mengikuti pengumuman resmi terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Tiga Kelompok Jemaah Masuk Alokasi Kuota Haji 2027

Ian menjelaskan, daftar jemaah yang masuk dalam alokasi kuota haji reguler 1448 H/2027 M mencakup tiga kelompok.

Pertama, jemaah haji reguler yang telah melunasi biaya haji pada periode sebelumnya, tetapi mengalami penundaan keberangkatan.

Kedua, jemaah haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan pada musim haji 2027.

Ketiga, jemaah haji reguler lanjut usia yang menjadi prioritas dalam alokasi kuota sesuai ketentuan yang berlaku.

Jemaah yang masuk dalam daftar tersebut perlu memperhatikan setiap tahapan administrasi dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah agar persiapan keberangkatan dapat berjalan sesuai prosedur.

Syarat Istithaah Kesehatan Sebelum Pelunasan Bipih

Selain memeriksa status keberangkatan, calon jemaah haji perlu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk menentukan istithaah kesehatan.

Istithaah kesehatan merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan calon jemaah memenuhi ketentuan kesehatan yang berlaku sebelum melanjutkan proses pelunasan Bipih.

Karena itu, Kemenhaj meminta jemaah mempersiapkan kondisi kesehatan sejak dini dan mengikuti pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan yang berwenang.

Jemaah juga perlu memperhatikan hasil pemeriksaan serta petunjuk tenaga kesehatan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“Kami mengimbau jamaah agar mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi administrasi maupun kesehatan. Pastikan status keberangkatan telah diperiksa dan ikuti tahapan pemeriksaan kesehatan agar proses penetapan istithaah serta pelunasan dapat dilakukan sesuai ketentuan,” kata Ian.

Jemaah Diminta Menunggu Informasi Resmi Pelunasan Haji

Kemenhaj mengingatkan calon jemaah agar mengikuti informasi resmi mengenai jadwal, mekanisme, dan ketentuan pelunasan Bipih untuk musim haji 2027.

Jemaah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat.

Baca juga: Cerita Travel Haji dan Umrah Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik

Dengan memeriksa status keberangkatan lebih awal, menyiapkan dokumen administrasi, dan menjalani pemeriksaan kesehatan, calon jemaah diharapkan dapat mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1448 H/2027 M secara lebih terencana.

Calon jemaah juga diimbau untuk mengandalkan kanal resmi pemerintah dalam memperoleh informasi agar tidak keliru memahami status keberangkatan maupun prosedur pelunasan biaya haji.