Arab Saudi Terapkan Aturan Baru Pemesanan Tenda Haji 2026, Kemenag Lakukan Negosiasi

KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem pemesanan tenda dan layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, menjelaskan perubahan itu membuat pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan mekanisme pemesanan.

"Kita sudah punya deposit dalam sistem e-wallet e-hajj. Penggunaannya masih dalam proses yang akan dinegosiasikan, ternyata ada sistem yang berubah," ujar Hilman dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Baca juga: Baru Disahkan DPR, Kementerian Haji Dinilai Sebuah Terobosan Baru

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah menyetujui pembayaran uang muka untuk sewa tenda dan layanan Masyair sebesar 627,242 juta riyal atau sekitar Rp2,76 triliun.

Dana tersebut akan menjadi pengurang biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026.

Hilman menjelaskan, setelah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan uang muka, Kemenag langsung mentransfernya ke sistem E-Hajj Arab Saudi. Namun, penggunaannya kini terkendala karena adanya prosedur baru.

Jika sebelumnya pemerintah bisa membayar uang muka untuk mengamankan lokasi terlebih dahulu, kini penunjukan penyedia layanan (syarikah) wajib dilakukan sejak awal proses pemesanan.

"Tahun lalu, dengan uang muka, kita bisa memesan tempat terlebih dahulu, lalu mencari syarikah-nya. Tahun ini, sistemnya berubah. Saat memesan tempat, kita harus langsung mencantumkan siapa syarikah-nya. Ini yang sedang kami koordinasikan dengan Badan Pengelola Haji," jelas Hilman.

Baca juga: Arab Saudi Beli Produk Makanan Siap Saji Indonesia Senilai Rp 268,29 Miliar untuk Jemaah Haji

Menurutnya, aturan baru ini menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan sinkronisasi lebih cepat antara pemerintah Indonesia dengan penyedia layanan di Arab Saudi.

Kemenag memastikan koordinasi terus dilakukan agar seluruh jamaah haji asal Indonesia tetap mendapatkan layanan sesuai standar pada musim haji 2026.