Ketua Umum MUI: Sampaikan Pendapat Harus Berakhlak dan Beretika

KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin undang-undang.

Namun, ia mengingatkan agar penyampaian tersebut dilakukan dengan cara yang berakhlak dan beretika.

Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi maraknya aksi kekerasan dan penjarahan yang belakangan terjadi, hingga mengakibatkan perusakan fasilitas publik dan jatuhnya korban.

Baca juga: MUI Dukung Pemberantasan Korupsi dan Dorong DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

"Menyampaikan pendapat adalah sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi harus disampaikan secara berakhlak dan beretika," ucap Kiai Anwar dalam kegiatan silaturrahmi majelis agama-agama di Jakarta seperti dilansir dari MUIDigital, Selasa (2/9/2025).

Di hadapan tokoh lintas agama, Kiai Anwar menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Menurutnya, stabilitas adalah modal utama dalam kehidupan bernegara yang baik.

"Kita semua paham, bahwa stabilitas itu amat penting sekali dan amat sangat kita butuhkan. Karena tanpa stabilitas, kita tidak akan bisa menjalankan usaha ekonomi dengan baik," ujarnya.

Kiai Anwar menilai aksi kekerasan dan penjarahan mencerminkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat tentang makna kebebasan.

Ia menegaskan, partai politik seharusnya turut berperan memberi pendidikan politik yang bermoral agar tidak menyimpang dari nilai esensialnya.

Untuk itu, ia mengajak tokoh lintas agama agar konsisten menjaga moralitas bangsa melalui edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda.

"Karena itu, kewajiban kita, tokoh-tokoh agama harus terus memberikan edukasi dan pendidikan moral kepada umat kita, terutama kepada anak-anak bangsa kita ini," kata Kiai Anwar.

Baca juga: Dewan Masjid Indonesia Ajak Umat Islam Baca Qunut Nazilah demi Keamanan dan Keselamatan Bangsa

Acara silaturrahmi tersebut dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Umum PHDI Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Perwakilan Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suyadi, Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, serta pimpinan ormas keagamaan lainnya.