MUI Tegaskan 7 Komitmen Persatuan dalam Silaturahmi Lintas Agama di Istana Negara

KOMPAS.com-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadiri silaturahmi tokoh lintas agama, pimpinan ormas keagamaan, pimpinan partai politik, serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman bersama Presiden, Ketua MPR, dan Ketua DPR di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menyebut pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Forum ini membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan masing-masing pihak sekaligus meneguhkan komitmen persatuan.

“Dalam suasana keprihatinan sekaligus harapan, saya mendapat kehormatan untuk menghadiri silaturahmi antara Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, para menteri, pimpinan partai politik, pimpinan ormas, serikat buruh, serta organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara,” ujar Anwar, Selasa (3/9/2025), dilansir dari laman MUI.

Baca juga: Ketum MUI Paparkan Hasil Pertemuan dengan Presiden: Jangan Menyusahkan Rakyat

Ia menekankan bahwa pertemuan ini menjadi ruang penting bagi ulama untuk menyampaikan pandangan secara langsung, jujur, dan terbuka.

“Bukan sekadar hadir, tetapi membawa amanat umat dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Tujuh Poin Sikap MUI

Dalam pertemuan dengan Presiden dan para pimpinan lembaga negara, Anwar menyampaikan tujuh poin utama yang menjadi perhatian MUI:

Kebebasan berbicara dan batasannya

Kebebasan berbicara adalah hak asasi yang dijamin UUD 1945. Namun, kebebasan itu harus tetap berada dalam koridor etika dan aturan hukum.

Menolak kriminalitas dan vandalisme

Segala bentuk tindakan anarkis seperti perusakan, penjarahan, dan vandalisme tidak dibenarkan oleh agama maupun undang-undang.

Mendukung penegakan hukum profesional

MUI mendukung langkah pemerintah menegakkan hukum secara profesional, adil, dan tidak represif agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Baca juga: MUI Dukung Pemberantasan Korupsi dan Dorong DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Pejabat berhati-hati dalam ucapan dan perilaku

Pejabat negara diingatkan untuk bersikap empati, tidak mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang melukai hati rakyat.

Tidak membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat

MUI meminta pemerintah dan DPR agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak menambah beban masyarakat.

Keseriusan memberantas korupsi

MUI mendesak pemerintah serius dalam memberantas korupsi serta mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.

Meneguhkan persatuan dan introspeksi

Seluruh elemen bangsa diajak untuk bersatu, menahan diri, dan melakukan muhasabah demi menjaga keutuhan bangsa.

Respons Presiden

Menurut Anwar, Presiden Prabowo merespons dengan sikap terbuka dan menyatakan siap berdialog rutin dengan tokoh agama.

“Bapak Presiden bahkan berkeinginan untuk bertemu sebulan sekali. Kami bisa menyampaikan aspirasi tanpa ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.

Selain MUI, pertemuan juga dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haidar Nashir, serta sejumlah pimpinan ormas Islam lainnya.

Tokoh lintas agama turut hadir, antara lain Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin, Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum PERMABUDHI Philip K. Widjaja, dan Ketua Umum MATAKIN Budi Santoso Tanuwibowo.