Ketum MUI Paparkan Hasil Pertemuan dengan Presiden: Jangan Menyusahkan Rakyat

KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpartisipasi dalam silaturahmi yang melibatkan tokoh lintas agama, pimpinan ormas keagamaan, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan perwakilan organisasi pemuda lintas iman bersama Presiden, Ketua MPR, dan Ketua DPR di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (1/9/2025) malam.

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka.

Berbagai aspirasi masyarakat diwakili oleh masing-masing pihak, serta komitmen untuk meneguhkan persatuan menjadi fokus utama dalam diskusi tersebut.

Baca juga: Seruan Cendekiawan Lintas Iman: Hindari Kerusuhan, Jaga Keutuhan NKRI

“Dalam suasana yang penuh keprihatinan sekaligus harapan, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), saya mendapat kehormatan untuk menghadiri silaturahmi antara Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, para menteri, pimpinan partai politik, pimpinan ormas keagamaan, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara, Jakarta,” kata Kiai Anwar dilansir dari MUIDigital, Kamis (4/9/2025).

Kiai Anwar menekankan bahwa pertemuan tersebut merupakan ruang penting untuk menyampaikan pandangan secara langsung, jujur, dan terbuka.

Kegelisahan dan Harapan Rakyat

Di hadapan para pemangku kebijakan, ia menyampaikan berbagai kegelisahan dan harapan masyarakat.

“Perlu saya tegaskan di sini, pertemuan ini menjadi ruang penting bagi kami para ulama untuk menyampaikan pandangan secara langsung, jujur, dan terbuka. Bukan sekadar mendengar, tetapi juga menyuarakan. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga membawa amanat umat dengan sikap yang bertanggung jawab,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima MUIDigital (3/9/2025).

1. Kebebasan berbicara dan batasannya

Kebebasan berbicara adalah hak asasi setiap warga yang diatur dalam UUD 1945, namun tetap harus dalam koridor etika dan aturan yang berlaku.

2. Menolak kriminalitas dan vandalisme 

Tindakan anarkis seperti perusakan, penjarahan, dan vandalisme tidak dibenarkan oleh agama maupun undang-undang.

3. Mendukung penegakan hukum yang profesional

MUI mendukung kebijakan pemerintah untuk menegakkan hukum dengan profesional dan tidak represif, agar tidak memicu masalah baru di masyarakat.

4. Mengingatkan pejabat untuk berhati-hati dalam ucapan dan perilaku

Pejabat harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Sikap empati dan mendengarkan keluhan rakyat sangat penting dalam kepemimpinan.

5. Mendesak pemerintah dan DPR agar tidak menyusahkan rakyat 

Kebijakan yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menambah beban masyarakat, menghindari kebijakan yang terasa "zalimi".

6. Mendesak pemerintah untuk serius memberantas korupsi

MUI mendesak DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor untuk memberikan efek jera dan mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas.

7. Meneguhkan persatuan dan introspeksi 

MUI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu dan melakukan introspeksi atas diri masing-masing.

“Alhamdulillah, respons dari Bapak Presiden sangat terbuka. Beliau siap untuk membuka dialog dengan para tokoh agama dan berkeinginan untuk bertemu sebulan sekali. Suasana pertemuan itu sangat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami bisa menyampaikan segala uneg-uneg dengan leluasa. Ini adalah bukti bahwa para pemimpin kita bersedia mendengarkan,” jelas Kiai Anwar mengenai sikap Presiden Prabowo.

Baca juga: Pemuda Lintas Iman Serukan Jaga Indonesia

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haidar Nashir, serta sejumlah ormas Islam lainnya.

Selain itu, hadir pula tokoh lintas agama seperti Ketua Umum PGI, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua KWI, Mgr Antonius Subianto Bunjamin, dan Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya.